PPPK Paruh Waktu Ancam Demo Besar, Protes Pengangkatan Petugas MBG Jadi PPPK Penuh Waktu

 

Repelita [Jakarta] - Kebijakan pemerintah mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan puluhan ribu pegawai dengan status serupa.

Banyak tenaga honorer yang terpaksa kehilangan pekerjaan setelah tidak lolos dalam seleksi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Kelompok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu bahkan mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut keadilan.

Perbedaan signifikan dalam besaran gaji menjadi salah satu alasan utama yang memicu ketidakpuasan dan aksi protes tersebut.

Aliansi R2 R3 Indonesia menyatakan kesiapannya untuk turun ke jalan jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan mereka secara serius.

Mereka menuntut pengangkatan sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah perjanjian kerja penuh waktu.

Ketua aliansi tersebut menegaskan bahwa ancaman demonstrasi bukan sekadar gertakan semata melainkan akan benar-benar dilaksanakan.

Dia memprediksi bahwa ibu kota akan mengalami kelumpuhan dan pelayanan publik terganggu jika aksi tersebut benar-benar terjadi.

Rencana demonstrasi akan melibatkan jutaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dari berbagai instansi di seluruh Indonesia.

Aliansi tersebut juga berencana menggandeng organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat lain yang peduli terhadap nasib mereka.

Mereka menilai pemerintah telah bersikap tidak adil dan mencederai pengabdian para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Undangan terbuka telah disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam aksi menuntut keadilan tersebut.

Aliansi R2 R3 Indonesia meminta Presiden Republik Indonesia menerbitkan keputusan presiden tentang pengangkatan mereka sebagai aparatur sipil negara.

Mereka mengimbau presiden untuk bersikap adil dan tidak hanya memprioritaskan petugas program bantuan makanan bergizi gratis.

Ketua aliansi menyoroti perbedaan perlakuan antara petugas program bantuan makanan yang langsung diangkat dengan status penuh waktu.

Sementara itu, tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun hanya mendapatkan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu.

Kebijakan tersebut dinilai telah melukai hati seluruh pegawai dengan status paruh waktu dan tenaga honorer yang masih tersisa.

Aliansi juga menyoroti pelatihan khusus yang diterima petugas program bantuan makanan namun tanpa pembekalan menghadapi kehidupan dengan gaji minimal.

Banyak tenaga honorer yang bekerja dengan gaji sangat rendah namun tetap setia menunggu kebijakan perbaikan status dari pemerintah.

Aliansi memprotes proses pengangkatan petugas program bantuan makanan yang berjalan lancar sementara tenaga honorer menghadapi banyak kendala.

Perbedaan perlakuan ini dinilai sangat kontras dan mencerminkan ketidakadilan dalam kebijakan kepegawaian pemerintah.

Mereka menegaskan tidak menolak program bantuan makanan namun meminta perhatian yang seimbang untuk sektor-sektor lain.

Banyak sektor pembangunan yang juga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga