Penerimaan Pajak Baru 78 Persen, Menkeu Akui Ekonomi Melemah dan Publik Nilai Pemerintah Saling Lempar Tanggung Jawab

Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa penerimaan pajak hingga November 2025 hanya mencapai Rp1.634,4 triliun atau 78,7 persen dari target tahunan sebesar Rp2.076,9 triliun.

Keterlambatan ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi yang terjadi sejak awal tahun hingga Agustus 2025 ketika posisi menteri masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.

Dampak perlambatan tersebut langsung terasa pada kinerja pendapatan negara dari sektor perpajakan.

“Pajak seperti yang Anda lihat sebelum-sebelumnya, berada di bawah target yang di APBN. Jadi kita gak memungkiri itu ya karena ekonominya jelek beberapa bulan sebelumnya, 9 bulan pertama tahun ini,” kata Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers pada Rabu 31 Desember 2025.

Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik dari warganet di media sosial.

Banyak yang menilai Purbaya hanya pandai menyalahkan pendahulunya tanpa menunjukkan prestasi sendiri selama menjabat.

“Ini menteri yg kerjanya cuma bisa nyalahin orang lain, padahal kinerja dia sendiri sejak dilantik blm ada kecuali bikin statment viral di media,” tulis pemilik akun @wahyu_saputra03 disertai emoticon menangis.

“Cemana gk jeblok, sy mo byar pajak sawah aja dipersulit, biadap x negriku,” timpal akun @fernando_purba.

“Pajak Jeblok .. padahal emas batu bara nikel sawit semuaaaaa sampai hitan habiiissss d babad itu harusnya ribuan triliun masuk negarw dan masuk kantong rakyat.. tp????? Preettt masa Iyaaaa BUMN ga ada yg kena tegur nih???” tandas akun @handy_abdillah.

“Rakyat dibawah sdh pada bosan melihat kelakuan pejabat pejabatnya,rakyat disuruh bayar pajak sedangkan pejabatnya malah diberi keringan untuk bayar pajaknya. rakyatnya dikejar mati matian buat bayar pajak sedangkan pejabatnya malah menikmati hasil pajaknya. Hasil Pajak yg dibayangkan oleh rakyat tidak sebanding yang kembali kerakyat. jd jng salah kan Rakyat. salahkan PEJABAT" Yang diatasnya. perbaiki sistem pembayaran pajaknya,jng dipersulit,” timpal akun @fahrojil_ozi.

Meski mayoritas komentar bersifat negatif, terdapat pula dukungan bagi Purbaya.

“Semangat pak pur… Banyak PR yg mesti di beresin agar Indonesia maju,” tulis akun @obeliacantix dengan emoticon api.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sengaja menunda beberapa kebijakan penagihan pajak untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Pemungutan paksa di saat kondisi lemah justru berisiko memperparah situasi.

Sebagai alternatif, diterapkan strategi fiskal yang bersifat penyeimbang siklus ekonomi untuk mendorong pemulihan.

Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa tanda-tanda perbaikan akan semakin nyata pada awal tahun 2026.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga