Pernyataan Helikopter Pribadi Presiden dan Tuduhan Sabotase Jembatan di Aceh Dipersoalkan, Risman Rachman Soroti Sensitivitas Narasi Negara Pascabencana

Repelita Jakarta - Penulis asal Aceh Risman Rachman menyoroti dua pernyataan resmi yang berkaitan dengan penanganan bencana di Aceh.

Pernyataan pertama datang dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama, minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya,” ujar Teddy Indra Wijaya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (29/12/2025).

Risman mempertanyakan keberadaan helikopter pribadi tersebut karena tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan pada Juli 2025, harta Prabowo mencakup tanah dan bangunan, delapan kendaraan roda empat dan satu sepeda motor, serta aset lainnya, tanpa ada catatan kepemilikan helikopter.

Pernyataan kedua disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak di lokasi yang sama.

“Dalam kondisi kompak pun, ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan bailey kita. Dua hari yang lalu, mungkin ada ditayangkan ininya (foto-fotonya), dibongkar baut-bautnya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini, terus terang saja,” kata Maruli.

Risman mempersoalkan penggunaan istilah “sabotase” oleh KSAD untuk menggambarkan kasus pembongkaran baut jembatan bailey.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabotase mengandung arti perusakan milik pemerintah oleh pemberontak atau pemusnahan fasilitas militer oleh kelompok perlawanan.

Istilah tersebut juga memiliki konteks historis dalam operasi militer atau spionase sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Risman menduga penggunaan kata sabotase mungkin dimaksudkan untuk memperkuat narasi sebelumnya terkait pengibaran bendera yang dianggap sebagai simbol pemberontakan oleh sebagian pihak di pemerintahan.

Ia mempertanyakan apakah ada indikasi gerakan pemberontakan baru di Aceh atau arah tuduhan tersebut ditujukan kepada kelompok tertentu.

Dua pernyataan ini dinilai menarik perhatian karena menyentuh sensitivitas isu keamanan dan bantuan kemanusiaan di Aceh pascabencana.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga