
Repelita Jakarta - Upaya pemberantasan judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai tidak berhasil dan justru memicu tuntutan agar Meutya Hafid mengundurkan diri dari posisi Menteri Komunikasi dan Digital.
Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah Aminullah Siagian yang menilai strategi yang diterapkan Komdigi tidak efektif dalam menangani masalah tersebut.
Menkomdigi hanya sibuk memblokir domain judol hari ini besok muncul seribu domain baru itu bukan strategi itu reaksi panik ujar Aminullah dalam keterangannya pada Minggu 18 Januari 2026.
Menurutnya judi online telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan berbagai rezim digital serta kepentingan ekonomi gelap sehingga sangat merusak tatanan sosial masyarakat luas.
Aminullah menekankan bahwa maraknya praktik judi online saat ini mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi warganya dari ancaman kejahatan digital yang terorganisir dengan baik.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menyatakan sikap tegas tanpa kompromi dalam memerangi judi online serta secara terbuka menyatakan perang terhadap kejahatan itu.
Perintah Presiden Prabowo sangat jelas terang dan keras berantas judi online tanpa toleransi namun fakta di lapangan setelah hampir satu tahun Menkomdigi menjabat tutur Aminullah.
Kita tidak melihat tanda-tanda keberhasilan yang nyata judi online justru semakin vulgar semakin sistematis dan semakin menjerat masyarakat kecil sambungnya.
Lebih jauh Aminullah menyoroti kurangnya upaya diplomasi serta kerja sama internasional yang sungguh-sungguh terutama dengan negara-negara yang menjadi pusat industri judi online seperti Kamboja.
Kami tidak melihat adanya diplomasi digital yang agresif tidak ada tekanan bilateral yang kuat tidak ada kerja sama intelijen siber lintas negara yang masif negara seolah kalah langkah dari bandar judol ini ironi besar katanya.
Setiap hari rakyat kecil kalah setiap hari keluarga hancur setiap hari generasi muda dirusak algoritma kejahatan jika negara absen atau lemah maka pejabat yang bertanggung jawab tidak layak terus bertahan di kursi kekuasaan demikian Aminullah menuntut.
Editor: 91224 R-ID Elok

