Dede Budhyarto Sindir Islah Bahrawi: Framing Jahat & Fitnah, Bukan Kritik Soal Kasus Kuota Haji

 

Repelita Jakarta - Eks Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto secara terbuka mengkritik keras pernyataan kader Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Lewat cuitan di akun media sosial X miliknya Dede Budhyarto menilai apa yang disampaikan Islah Bahrawi merupakan framing yang jahat dan keji.

Ia menyoroti bahwa Islah Bahrawi membangun opini publik serta melempar tuduhan tanpa disertai bukti maupun klarifikasi yang memadai.

Dede Budhyarto menulis framing jahat dan keji serta opini dibangun tuduhan dilempar tanpa bukti dan klarifikasi dikutip pada Kamis lima belas Januari dua ribu dua puluh enam.

Ia menyindir bahwa kelak ketika Islah Bahrawi menghadapi konsekuensi dari pernyataannya maka kemungkinan besar ia akan berteriak soal kriminalisasi.

Menurut Dede Budhyarto begitu dilaporkan ke aparat penegak hukum Islah Bahrawi langsung akan mengklaim sebagai korban kriminalisasi.

Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan Islah Bahrawi bukanlah bentuk kritik melainkan fitnah murni.

Dede Budhyarto menyatakan bahwa ini bukan soal kritik melainkan soal fitnah.

Sebelumnya Islah Bahrawi mengungkapkan dugaan keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo dalam kasus korupsi kuota haji yang menimpa Yaqut Cholil Qoumas.

Ia menyebutkan adanya agenda konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka oleh Presiden Emmanuel Macron bertepatan dengan jadwal pansus DPR.

Awalnya Presiden Joko Widodo menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai delegasi Indonesia mengingat isu perdamaian dunia berkaitan erat dengan tugas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Namun kemudian terjadi perubahan di mana Joko Widodo mengeluarkan surat reposisi yang memindahkan tugas delegasi dari Prabowo Subianto kepada Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama.

Islah Bahrawi menilai langkah tersebut sengaja dilakukan agar Yaqut Cholil Qoumas tidak dapat hadir dalam rapat pansus DPR.

Ia menegaskan bahwa keputusan itu merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

Menurut Islah Bahrawi kehadiran Yaqut Cholil Qoumas di DPR justru sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan atas persoalan yang sedang berkembang di masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga