Adian Napitupulu Kritik Awal Kepemimpinan Prabowo: Kontroversi Politik, Nepotisme, dan Kekerasan Publik

 

Repelita Jakarta - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adian Napitupulu menyampaikan kritik terhadap sejumlah isu yang muncul di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026.

Melalui akun Instagram pribadinya @adian_napitupulu pada Rabu (28/1/2026), ia membagikan sebuah infografis bertajuk "Awal Tahun yang Sempurna" yang merangkum empat poin kontroversial yang tengah menjadi perbincangan publik.

Unggahan tersebut diakhiri dengan kalimat tanya "Ada yang mau nambahain!?," yang mengundang tanggapan lebih luas dari pengikutnya.

Poin pertama yang diangkat membahas mengenai langkah Indonesia bergabung ke dalam Board of Partners, sebuah inisiatif kemitraan infrastruktur global yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Keputusan ini memicu polemik terkait komitmen dana yang disebut-sebut mencapai satu miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp17 triliun. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono telah memberikan klarifikasi bahwa dana tersebut bukan merupakan biaya keanggotaan yang wajib, melainkan bersifat sukarela dan terkait upaya rekonstruksi di Gaza serta perdamaian di Palestina.

Kritik kedua menyoroti penunjukan Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi XI DPR pada Senin (26/1/2026) tersebut memantik perdebatan mengenai praktik nepotisme dan potensi intervensi terhadap independensi bank sentral.

Latar belakang Thomas sebagai mantan kader Partai Gerindra meski telah mengundurkan diri menambah kompleksitas persoalan ini.

Isu ketiga yang diangkat adalah pengangkatan mantan kader Partai Golkar Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Rapat Paripurna DPR pada Selasa (27/1/2026).

Penetapan ini menuai kekhawatiran akan ancaman terhadap independensi lembaga yudikatif, terutama dalam menangani sengketa politik dan proses judicial review.

Pergantian dari calon sebelumnya dilakukan dengan alasan untuk kepentingan konstitusional lembaga legislatif.

Poin terakhir yang dibahas adalah kasus kekerasan terhadap pedagang es gabus bernama Suderajat di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Video yang beredar luas menunjukkan pedagang tersebut diinterogasi dan dipaksa memakan dagangannya sendiri akibat tuduhan penggunaan bahan berbahaya.

Insiden ini menjadi sorotan publik dan dipandang sebagai contoh tindakan represif aparat terhadap warga sipil, terutama dari kalangan ekonomi lemah. Keempat poin dalam infografis tersebut dirangkum oleh Adian Napitupulu sebagai bahan refleksi atas dinamika politik dan sosial di awal tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga