Ustaz Hilmi Firdausi Ingatkan Gerindra Konsisten: Dulu Desak Status Bencana Nasional Lombok, Kini Diam Atas Banjir Sumatra

Repelita Jakarta - Cendekiawan Nahdlatul Ulama, Ustaz Hilmi Firdausi, menyentil pemerintah atas belum ditetapkannya status bencana nasional untuk sejumlah wilayah di Sumatra yang terdampak banjir dan bencana alam lainnya.

Ia mengajak Partai Gerindra untuk mengingat kembali sikap politik mereka pada masa lalu dan menyampaikan masukan yang tepat kepada Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat penanganan bencana secara lebih optimal.

Ustaz Hilmi Firdausi menekankan pentingnya konsistensi dalam menangani isu kemanusiaan terlepas dari posisi politik.

Pernyataan tersebut diunggah melalui akun media sosial X @hilmi28 pada 17 Desember 2025.

“Semoga teman di Gerindra ingat hal ini," ujar Ustaz Hilmi di X @hilmi28 (17/12/2025).

"Lalu memberi masukan yang pas untuk Pak @prabowo dalam penanganan bencana di Sumatera,” tambahnya.

Pandangan itu merujuk pada sikap tegas Partai Gerindra ketika gempa bumi besar menghantam Lombok beberapa tahun silam saat partai tersebut masih berada di luar kekuasaan.

Kala itu, Gerindra secara publik mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional atas peristiwa gempa Lombok.

Menurut pernyataan resmi partai pada waktu itu, tingkat kerusakan serta jumlah korban telah memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai bencana nasional.

Data resmi mencatat ratusan jiwa meninggal dunia, ratusan ribu penduduk mengungsi, puluhan ribu bangunan rusak berat, serta kerugian materiil mencapai angka 7,45 triliun rupiah.

Gerindra juga menyoroti bahwa tanpa penetapan status bencana nasional, aliran bantuan dari luar negeri akan sulit masuk dalam skala maksimal.

Situasi saat ini dinilai berbeda karena banjir dan bencana di Sumatra yang melanda lebih dari satu provinsi belum mendapatkan status serupa meskipun dampaknya sangat luas dan membutuhkan intervensi ekstra.

Unggahan Ustaz Hilmi Firdausi tersebut memicu berbagai tanggapan dari pengguna media sosial.

Sejumlah warganet menyinggung kemungkinan adanya pertimbangan politik dalam proses pengambilan keputusan penanganan bencana.

“Maaf tad, kemarin di Aceh mereka ga menang capresnya. makanya lain cerita,” tulis akun @SajaSusanto.

Komentar lain mengingatkan kembali rekam jejak sikap Gerindra pada masa oposisi.

“Nah jejak digitalmu baru 1 provinsi sudah mendesak pemerintah saat itu, dan sekarang ini bencana di Sumatera meliputi 3 propinsi. Semoga msh ingat,” ucap akun @twit07_tr_.

Ada pula yang menyatakan bahwa kekuasaan menjadi tolok ukur sejati karakter seseorang.

“Jika ingin tau karakter seseorang berilah mereka jabatan dan kekuasaan!," tulis akun @donny_fathur.

Sementara itu, akun lain menuntut pemerintah untuk lebih tegas dalam membela kepentingan rakyat.

“Sekarang tunjukin dong siapa yang punya kuasa, ayo dong lbh kenceng membela rakyat, jangan masuk angin!!," tegas akun @therra_.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga