Utang Kereta Cepat Jadi Sorotan Publik Semua Pihak Sibuk Mencari Kambing Hitam

Repelita Jakarta - Isu utang proyek Kereta Cepat kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan enggan menggunakan dana APBN untuk membayar kewajiban tersebut.

Sejumlah pejabat tampak saling mengalihkan tanggung jawab terkait siapa yang seharusnya menanggung pembayaran utang proyek.

Pegiat media sosial Herwin Sudikt mengatakan situasi ini memperlihatkan bagaimana proyek besar yang dulu dielu-elukan kini berubah menjadi bola panas yang tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab.

Ada yang saling lempar dan ada yang tersenyum, ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis 23 Oktober 2025.

Herwin menambahkan bahwa begitu utang Kereta Cepat jatuh tempo, semua pihak tampak sibuk mencari kambing hitam untuk disalahkan.

Sejumlah pejabat memang telah mengeluarkan pernyataan berbeda terkait pembayaran utang tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat berada di bawah Danantara dan akan mampu membayar utangnya sendiri.

Sementara itu, Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak ada pihak yang meminta agar utang Kereta Cepat dibayar menggunakan APBN.

Di sisi lain, CIO Danantara Pandu Sjahrir menyatakan dividen BUMN tidak diperuntukkan untuk membayar utang, melainkan untuk investasi.

Yang menarik perhatian publik adalah sikap mantan Presiden Jokowi. Saat ditanya mengenai utang proyek Kereta Cepat yang disebut harus direstrukturisasi hingga 60 tahun, Jokowi memilih untuk tidak memberi komentar.

Semua saling lempar, dan di ujung sana ada yang tersenyum. Senyum yang entah berarti puas, entah lega, atau sekadar pura-pura lupa, pungkas Herwin. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga