Repelita Jakarta - Lembaga riset IndoStrategi merilis hasil survei mengenai penilaian kinerja kabinet pemerintahan setelah berjalan satu tahun.
Penilaian dilakukan terhadap 47 kementerian dengan melibatkan 424 responden yang tersebar di seluruh provinsi.
Para partisipan survei berasal dari latar belakang pendidikan minimal strata satu dengan beragam profesi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meraih nilai tertinggi dalam penilaian ini.
Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman memaparkan bahwa Mu'ti mendapatkan skor 3,35 dari skala penilaian yang digunakan.
Pencapaian tersebut tidak lepas dari penerapan sistem penerimaan peserta didik baru yang dinilai lebih tertib.
Kebijakan dalam bidang pendidikan dasar tersebut berjalan relatif lancar tanpa menimbulkan gejolak berarti.
Kepemimpinan Mu'ti dinilai bersifat teknokratik dan memahami kebutuhan dasar sektor pendidikan.
Meski demikian, terdapat catatan mengenai perubahan kebijakan yang kerap terjadi dalam setahun terakhir.
Persoalan kesejahteraan guru juga masih menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja kementerian ini.
Beberapa kementerian lain juga menunjukkan performa yang cukup baik dalam penilaian responden.
Kementerian Luar Negeri meraih peringkat kedua dengan skor 3,32 dalam survei tersebut.
Kementerian Agama memperoleh nilai 3,26 disusul Kementerian Pendidikan Tinggi dengan skor 3,22.
Kementerian Pertanian mencatatkan nilai 3,21 dalam penilaian kinerja kabinet kali ini.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendapatkan nilai terendah.
Skor yang diperoleh Bahlil sebesar 2,74 menjadi yang paling rendah di antara seluruh menteri kabinet.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik terhadap kinerjanya.
Program hilirisasi mineral dan pertambangan dinilai sebagai sisi positif dari kepemimpinannya.
Penerbitan izin usaha pertambangan juga dianggap berhasil menekan praktik penambangan ilegal.
Namun demikian, faktor negatif lebih mendominasi penilaian masyarakat terhadap kinerjanya.
Isu lingkungan yang merusak ekosistem menjadi salah satu sorotan dalam evaluasi ini.
Ketergantungan terhadap batu bara yang masih tinggi juga mempengaruhi penilaian publik.
Kinerja komunikasi publik dinilai terlalu retoris tanpa diikuti eksekusi yang konkret.
Beberapa kementerian lain juga mencatat skor yang relatif rendah dalam penilaian ini.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM meraih nilai 2,81 dari responden survei.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencatat skor yang sama dalam penilaian kinerjanya.
Kementerian HAM memperoleh nilai 2,79 sementara Kementerian Perumahan mendapat 2,77.
Survei menunjukkan pola bahwa kementerian dengan orientasi teknokratik bekerja lebih efektif.
Kementerian yang sarat dengan kepentingan politik cenderung kurang optimal dalam kinerjanya.
Pemerintahan dinilai masih perlu meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga.
Transparansi dalam pengambilan kebijakan juga perlu ditingkatkan ke depannya.
Reformasi struktural diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja kabinet pemerintahan.
Beberapa kontroversi turut mempengaruhi penilaian publik terhadap sejumlah menteri.
Kebijakan penghapusan pengecer gas LPG bersubsidi sempat menimbulkan antrean panjang.
Polemik gelar akademik juga menjadi perhatian publik dalam menilai integritas pejabat.
Isu keterlibatan pihak asing dalam konflik tertentu turut mempengaruhi persepsi masyarakat.
Kebijakan yang tidak berbasis kajian akademik kuat berpotensi mempengaruhi reputasi pemerintah.
Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kabinet pemerintahan.
Perbaikan kinerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan ke depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
