Repelita Jakarta - Stabilitas politik dan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai lebih kondusif dibandingkan dengan masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian yang digelar di Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2025.
Adi menyatakan bahwa kestabilan politik merupakan faktor utama yang menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam hal peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Nah yang terakhir, apa yang kemudian bisa membuat soal ekonomi kita bisa tumbuh, bisa sustain dan kemudian investasi bisa datang ke Indonesia, salah satu kuncinya adalah dalam politik. Bagi saya soal stabilitas politik, ujar Adi.
Ia menilai bahwa selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, hubungan antar-elit dan antar partai politik berlangsung harmonis karena hampir seluruh kekuatan politik telah bergabung dalam lingkaran pemerintahan.
Per hari ini dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran saya kira kerja sama antar-elit, antar-partai, hampir semuanya sudah menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Kita menyaksikan secara terbuka begitu banyak kebijakan pemerintah, dalam hal ini kabinet, nyaris tidak pernah ada resistensi, tidak pernah ada protes apapun, jelas Adi.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat berbeda dengan situasi politik pada awal masa pemerintahan Presiden Jokowi yang sempat diwarnai ketegangan karena dominasi parlemen oleh kelompok oposisi.
Agak berbeda dengan Pak Jokowi, agak pusing di tahun-tahun pertama karena mayoritas parlemen itu dikuasai oleh kelompok oposisi, ungkapnya.
Adi juga memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, dan menyoroti peran aktif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diplomasi dagang.
Kalau bicara tentang satu tahun kinerja di bidang ekonomi, saya termasuk yang apresiasi karena kondisinya tidak baik-baik saja. Ada efisiensi di negara kita, ada perang dagang, ada perang tarif, dan Menko Airlangga sepertinya bolak-balik, dari yang semula 32 persen tiba-tiba kemudian menjadi 19 persen. Itu butuh lobi dan butuh meyakinkan pihak-pihak lainnya, pungkas Adi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
