Repelita Jakarta - Suasana di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa 7 Oktober 2025 pagi, terlihat lebih sibuk dari hari-hari biasanya.
Deretan mobil dinas berpelat merah memenuhi halaman gedung. Satu per satu kepala daerah dari berbagai provinsi turun dari kendaraan mereka dan langsung menuju ruang rapat utama.
Pertemuan tersebut bukanlah agenda rutin. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kedatangan sekitar 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Salah satu yang hadir adalah Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, yang datang bukan untuk seremoni, melainkan menyampaikan keluhan serius terkait rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Purbaya menanggapi keluhan para gubernur dengan nada santai namun tetap tegas.
“Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya,” ucap Purbaya sambil tersenyum.
Ia menyebut permintaan para kepala daerah sebagai hal yang wajar, namun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.
Menurut Purbaya, kondisi ekonomi nasional yang sedang melambat menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
“Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai daerah menyampaikan keluhan masing-masing. Salah satunya datang dari Kalimantan Utara.
Purbaya mengungkapkan bahwa wilayah tersebut belum memiliki jembatan penghubung antarwilayah, sehingga warga lebih banyak memenuhi kebutuhan dari Malaysia.
“Pemprov Kaltara butuh sekitar Rp150 miliar,” kata Purbaya.
Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mencari solusi atas persoalan infrastruktur tersebut.
Purbaya menyadari bahwa pemangkasan TKD akan berdampak luas bagi daerah. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut diambil karena banyaknya dana daerah yang tidak terserap secara efektif.
“Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini. Tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” sindir Purbaya.
Ia juga menyinggung citra pemerintah daerah yang kurang baik di mata pemerintah pusat.
Purbaya mengaku masih baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun sudah memahami dinamika hubungan antara pusat dan daerah.
“Saya kan ke pemerintahan baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya tetap membuka peluang untuk meninjau kembali kebijakan tersebut di masa mendatang.
“Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti, memasuki pertengahan triwulan kedua 2026 nanti. Kalau ekonominya sudah bagus, pajaknya naik, bea cukai enggak ada bocor, pajaknya enggak ada bocor harusnya naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi (ke daerah),” janji Purbaya.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos turut menyampaikan penolakan terhadap rencana pemangkasan TKD.
Ia menilai kebijakan tersebut akan membuat daerahnya hanya mampu menutupi belanja rutin, sementara pembangunan infrastruktur harus dikorbankan.
“Semuanya tidak setuju, karena kemudian ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir 20 persen–30 persen untuk level provinsi, dan di kabupaten bahkan ada yang sampai 60 persen–70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” tegas Sherly.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
