Repelita Jakarta - Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sorotan publik setelah muncul kebingungan terkait data pengembalian anggaran.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya telah mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun karena belum terserap.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi bahwa angka yang dikembalikan sebenarnya adalah Rp100 triliun.
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan pengajuan tambahan yang belum pernah dicairkan atau dialokasikan kepada BGN.
Yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada, ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Selasa, 14 Oktober 2025.
Purbaya menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah pada anggaran Rp71 triliun yang telah dialokasikan dalam APBN 2025 dan sudah berada di tangan BGN.
Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp71 triliun. Bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa, jelasnya.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran MBG per awal Oktober 2025 baru mencapai Rp20,6 triliun dari total pagu Rp71 triliun.
Angka tersebut setara dengan sekitar 29 persen dari total anggaran yang tersedia.
Sementara itu, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 31,2 juta orang di seluruh wilayah Indonesia.
Purbaya memastikan bahwa pihaknya akan memantau secara ketat kinerja BGN hingga akhir Oktober guna mendorong peningkatan serapan anggaran.
Ia menilai bahwa program MBG memiliki nilai yang sangat baik dan layak untuk didorong pelaksanaannya secara maksimal.
Meski serapan anggaran tahun ini masih terhambat, dukungan pemerintah terhadap program MBG untuk tahun depan meningkat signifikan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya menyebut bahwa lembaganya akan menerima anggaran sebesar Rp268 triliun untuk tahun 2026.
Angka tersebut menjadikan BGN sebagai lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet, mencerminkan komitmen kuat pemerintah terhadap program gizi dan kesehatan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
