Menkeu Purbaya Tolak Pembayaran Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, DPR dan PKS Soroti Risiko APBN

Repelita Jakarta - Pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh melalui APBN ditolak mentah-mentah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai keputusan Menkeu Purbaya sudah tepat.

Ia mengatakan permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, termasuk ketidaksesuaian proyek dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030.

Bahkan Menteri Perhubungan saat itu, Ignatius Jonan, tidak menyetujui proyek Whoosh karena alasan tidak akan mampu dibayar.

Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung, kondisi itu justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah terbatas, paparnya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Berdasarkan informasi yang beredar, PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar PT KCIC, tercatat mengalami kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada 2024.

Kerugian berlanjut pada semester I-2025 sebesar Rp 1,625 triliun.

Kereta Cepat menurut data BPS hanya ramai saat liburan, padahal biaya investasi sangat tinggi dan harus menanggung biaya operasional yang tidak kecil, ungkapnya.

Politisi Fraksi PKS ini menyebut kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan saat ini agar setiap kebijakan publik ditimbang secara matang manfaat dan risikonya.

Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani membayar utang Rp 2 triliun per tahun untuk proyek kereta cepat yang merupakan penugasan presiden terdahulu, padahal para pembantunya sudah memberi peringatan, kata doktor ekonomi jebolan Universitas Airlangga ini.

Ia menekankan penggunaan APBN harus difokuskan untuk hal esensial, terutama dengan aturan baru UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, di mana dividen BUMN disetorkan ke Danantara dan tidak masuk APBN.

Maka Danantara harus mengelola dan mencari solusi yang tidak membebani APBN lagi, pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga