Repelita Jakarta - Sikap Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang menyela Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja perdana pada Rabu, 10 September 2025, menimbulkan tanda tanya di kalangan pengamat politik.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyampaikan keheranannya atas tindakan Misbakhun yang dianggap tidak lazim dalam forum resmi DPR.
Kan kelihatan sekali pimpinan Komisi XI sesungguhnya kita duga ketakutan akan gaya Menkeu yang bisa saja jadi bumerang bagi anggota Komisi XI
Lucius menyoroti momen ketika Menkeu Purbaya sedang membahas dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia, namun tiba-tiba dipotong oleh Misbakhun dengan alasan menghentikan rapat.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak etis dan menimbulkan kesan bahwa Komisi XI enggan mendengar penjelasan menteri secara utuh.
Kesannya Komisi XI nggak peduli dengan jawaban menteri, atau mereka terlalu khawatir dengan jawaban menteri yang bisa saja membongkar borok mereka?
Lucius mengingatkan bahwa pimpinan DPR RI sebelumnya telah menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kegiatan parlemen.
Ia menilai bahwa banyak hal yang seharusnya dibuka ke publik justru ditutup oleh DPR, termasuk soal tunjangan reses yang hingga kini belum jelas penggunaannya.
Begitulah soal transparansi parlemen kita ini. Banyak hal yang seharusnya dibuka ke publik tetapi DPR justru memilih untuk menutupinya. Persoalan tunjangan reses, misalnya, sampai saat ini belum kita lihat transparansi kegiatan dan penggunaan anggarannya
Lucius menegaskan bahwa dana negara yang mengendap di BI merupakan isu penting yang harus diketahui publik.
Ia juga mengungkap bahwa beberapa anggota Komisi XI DPR terseret dalam kasus dana program sosial atau CSR dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Ketika Menkeu Purbaya datang dengan gaya bicara yang ceplas ceplos, jadi berbahaya bagi Komisi XI?
Lucius menyimpulkan bahwa gaya komunikasi Purbaya yang lugas dan terbuka bisa menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang selama ini menutup-nutupi persoalan anggaran.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok