Repelita Jakarta - Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyoroti persoalan pajak yang dibayarkan masyarakat dalam setiap transaksi pembelian barang. Unggahan tersebut disampaikan Laode melalui akun media sosial X miliknya pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Dalam unggahan itu, Laode menampilkan struk belanja dengan total pembelian sebesar Rp155.000 yang dikenakan potongan pajak senilai Rp16.275. Ia menuliskan bahwa setiap transaksi sekecil apa pun kini dibebankan pajak yang menjadi sumber utama penerimaan negara.
Kita belanja Rp155.000 saja, kita harus bayar pajaknya Rp16.275, tulis Laode dalam unggahan tersebut.
Melalui cuitannya, Laode mengingatkan pentingnya kesadaran bagi para pemangku kebijakan di pemerintahan maupun DPR RI untuk memahami bahwa seluruh operasional negara berjalan karena adanya kontribusi pajak rakyat.
Mungkin sudah saatnya dan harus sering diingatkan pada pemerintah dan @DPR_RI, ujarnya dalam cuitan yang sama.
Ia menegaskan bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pemerintahan bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Termasuk di dalamnya gaji aparat penegak hukum, aparat militer, pejabat eksekutif, legislatif, maupun aparatur sipil negara.
Bahwa yang menghidupi negara dan membayar gaji Aparat Penegak Hukum (polisi-jaksa-KPK-hakim), tentara, eksekutif, DPR, ASN dll adalah pajak rakyat, terangnya.
Laode menilai wajar apabila masyarakat menuntut pemerintah bekerja secara maksimal karena mereka berkontribusi langsung terhadap jalannya roda pemerintahan melalui pajak yang dibayarkan.
Jadi wajar jika rakyat menuntut Pemerintah, DPR, dan Pengadilan untuk bekerja lebih baik, pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
