KH Cholil Nafis dan Naraya Hanafia kritik program MBG, soroti keracunan dan potensi penyimpangan di sekolah

 

Repelita Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, kembali menyampaikan pandangannya terkait program Makan Bergizi Gratis yang belakangan menuai banyak persoalan.

Ia menyebut bahwa meskipun niat awal program tersebut bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, pelaksanaannya justru menimbulkan berbagai masalah baru.

Niatnya baik untuk memperbaiki gizi anak Indonesia tapi nyatanya program MBG malah jadi masalah dapur nasional, tulis Cholil di akun X pribadinya @cholilnafis pada Rabu 1 Oktober 2025.

Cholil menilai bahwa sejumlah persoalan muncul dari pelaksanaan program tersebut, mulai dari dugaan penyimpangan, kasus keracunan, hingga standar gizi yang tidak jelas.

Baik dari penyimpangan maupun keracunanya, belum lagi soal standar gizinya, tambahnya.

Ia pun memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program MBG diawasi lebih ketat dan dilakukan pemetaan sesuai kondisi masing-masing daerah.

Usul Pak Prabowo agar diawasi ketat dan dipilah antar daerah, tandasnya.

Sementara itu, seorang ibu rumah tangga bernama Naraya Hanafia mengungkapkan bahwa sekolah anaknya secara resmi menolak program Makan Bergizi Gratis.

Ia menjelaskan bahwa penolakan tersebut dilakukan setelah pengurus OSIS mengumpulkan petisi dari siswa dan orangtua, kemudian menyampaikan surat resmi kepada yayasan, sekolah, dan instansi terkait.

Sekolah anakku resmi menolak MBG, tulis Naraya di akun threads pribadinya @narayahanafia pada Rabu 1 Oktober 2025.

Naraya menyebut bahwa aksi kritis dari OSIS sebagai konsumen MBG mendapat dukungan penuh dari guru dan orangtua.

Mereka yakin apa yang terbaik bagi mereka, dan orangtua serta guru percaya pada mereka, jelasnya.

Ia menyatakan bahwa langkah tersebut membuat sekolah anaknya merasa lebih aman dari ancaman keracunan makanan.

Naraya juga menyinggung potensi penyimpangan yang bisa terjadi di balik pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, penolakan dari sekolah lain bisa saja terjadi namun tidak selalu dilaporkan karena program ini membuka celah korupsi di banyak tempat.

Ia menuturkan bahwa sekolah anaknya merupakan Islamic Boarding School yang telah lama memiliki sistem katering sendiri, bahkan biaya makan sudah termasuk dalam SPP.

Hal serupa, lanjutnya, juga berlaku di sejumlah sekolah lain termasuk sekolah Katolik.

Sayang anggarannya. Lebih baik dievaluasi distribusinya agar tepat sasaran, bukan malah meresahkan dengan banyaknya kasus keracunan, tandasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga