Repelita Jakarta - Suasana di kompleks Istana Wakil Presiden pada Jumat (17/10/2025) terlihat berbeda dari biasanya saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pertemuan itu membahas isu penting terkait pemotongan anggaran pemerintah daerah yang belakangan menjadi perhatian banyak kepala daerah.
Menurut Purbaya, suasana pertemuan berjalan hangat namun tetap serius mengingat topik yang dibahas menyangkut kepentingan daerah di seluruh Indonesia.
Selain membahas pemotongan anggaran, Gibran juga menyoroti kinerja Purbaya sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Purbaya menyampaikan bahwa dirinya mendapat dukungan langsung dari Gibran untuk tetap terbuka dan ceplas-ceplos dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Dukungan itu diberikan setelah pertemuan keduanya di Istana Wakil Presiden pada Jumat (17/10/2025).
Purbaya mengatakan bahwa Gibran mendorongnya agar terus menyampaikan pendapat secara jujur dan langsung kepada publik.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga menyampaikan keluhan para kepala daerah mengenai rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Gibran baru saja kembali dari kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan menyuarakan keresahan para pemimpin daerah terkait pemotongan anggaran tersebut.
Pemangkasan TKD sebelumnya memang menuai penolakan dari sejumlah pemerintah daerah, termasuk 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang meminta pembatalan kebijakan ini.
Purbaya menegaskan bahwa keputusan pemotongan anggaran didasarkan pada evaluasi belanja daerah yang dinilai tidak efisien dan banyak penyimpangan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat belum dapat membatalkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat dan meminta pemerintah daerah memperbaiki tata kelola belanja mereka terlebih dahulu.
Purbaya menjelaskan bahwa evaluasi lanjutan akan dilakukan pada triwulan II atau III tahun 2026, dan jika kondisi ekonomi membaik, pemerintah membuka peluang untuk menambah kembali dana transfer ke daerah.
Ia menekankan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan stabilitas nasional sehingga kepala daerah tidak perlu terlalu cemas terkait kebijakan ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
