Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah menerima lebih dari lima belas ribu pengaduan masyarakat melalui kanal komunikasi khusus sejak ditunjuk memimpin kementerian.
Layanan pengaduan bertajuk Lapor Pak Purbaya tersebut secara khusus menampung keluhan yang berkaitan dengan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Sebagian besar keluhan yang masuk berkaitan dengan persoalan layanan publik dan sikap aparat di kedua instansi tersebut.
Dari total 15.933 pesan yang tercatat, sebanyak 13.285 laporan masih menjalani proses verifikasi lebih lanjut sebelum dapat ditindaklanjuti.
Menteri Purbaya menegaskan keseriusannya dalam menangani setiap laporan yang disampaikan masyarakat melalui saluran tersebut.
Beberapa aduan bahkan telah dibacakan langsung olehnya di forum terbuka sebagai wujud transparansi dan komitmen terhadap perbaikan.
Komunikasi langsung dengan publik ini merupakan bagian integral dari agenda reformasi birokrasi yang sedang digalakkan pemerintah.
Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan negara.
Menteri yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang tegas ini menyatakan bahwa setiap keluhan merupakan bahan evaluasi berharga.
Tidak ada satupun laporan yang akan diabaikan karena semua akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Kementerian Keuangan telah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani berbagai pengaduan yang masuk melalui layanan ini.
Tim tersebut terdiri dari unsur pengawasan internal dan eksternal serta melibatkan pihak independen untuk menjamin objektivitas penanganan.
Laporan masyarakat dinilai sebagai indikator penting untuk mengukur kinerja aparatur negara di sektor keuangan.
Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan ini merupakan perwujudan demokrasi partisipatif yang perlu dikembangkan.
Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menyampaikan kritik dan masukan yang membangun.
Pemerintah menyatakan tidak anti kritik dan justru membutuhkan umpan balik untuk menyempurnakan sistem yang ada.
Beberapa laporan telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif terhadap oknum pegawai yang terbukti melakukan kesalahan.
Langkah ini diharapkan menjadi sinyal kuat tentang kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menteri Purbaya menutup pernyataannya dengan komitmen untuk terus memperluas ruang dialog dengan masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
