Repelita Jakarta - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengungkap kronologi perpindahan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dari Jepang ke Tiongkok, serta sejumlah kejanggalan yang menyertai proses tersebut dalam perbincangannya bersama Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official.
Agus menjelaskan bahwa proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Japan International Cooperation Agency pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tawaran Jepang mencakup proyek transportasi cepat dan infrastruktur lainnya, dengan studi lengkap yang telah dilakukan untuk rute Jakarta–Surabaya.
Namun, proyek justru berhenti di Bandung dan hanya mencakup pemberhentian di Karawang. Menurut Agus, arah proyek berubah drastis setelah dokumen hasil studi Jepang diserahkan ke pemerintah dan diteruskan ke Bappenas serta Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno.
Setelah proses tersebut, proyek tiba-tiba berpindah ke Tiongkok. Agus menekankan bahwa perubahan bukan hanya soal mitra kerja, tetapi juga menyangkut rute, lokasi stasiun, dan skema pembiayaan yang berbeda dari rancangan awal Jepang.
Stasiun yang semula dirancang di Manggarai dipindahkan ke Halim. Pemberhentian di Karawang dihapus dan diganti dengan Walini karena perkebunan PTPN VIII diwajibkan menyetor modal. Semua elemen proyek berubah dari rancangan Jepang, tegas Agus.
Ia juga menyoroti proyeksi jumlah penumpang dalam proposal Tiongkok yang dinilai terlalu optimistis. Menurutnya, angka 64.000 penumpang per hari tidak realistis karena mengasumsikan seluruh pengguna tol dan kereta konvensional akan beralih ke Whoosh.
Mahfud MD yang turut hadir dalam diskusi tersebut menanggapi dengan menekankan pentingnya transparansi dalam proyek strategis nasional. Ia menyebut bahwa diskusi seperti ini penting untuk memahami duduk persoalan hukum dan kebijakan publik secara menyeluruh.
Mari kita banyak bertanya bersama-sama. Ini satu SKS nih, ujar Mahfud sambil mengajak publik untuk aktif mengkritisi kebijakan besar yang berdampak luas.
Agus juga mengungkap bahwa Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan saat itu, sempat menyatakan keberatan terhadap masa konsesi proyek yang langsung ditetapkan selama 50 tahun. Ia menilai konsesi seharusnya dilakukan secara bertahap agar mudah dikoreksi jika terjadi kesalahan.
Pak Jonan tidak setuju karena konsesinya langsung 50 tahun. Harusnya bertahap, supaya mudah dikoreksi kalau ada kesalahan, ungkap Agus. Tak lama setelah menyampaikan keberatan tersebut, Jonan diberhentikan dari jabatannya, yang memicu spekulasi publik terkait sikap kritisnya terhadap proyek tersebut.
Saat ini, proyek Kereta Cepat Indonesia–China atau Whoosh memang telah beroperasi, namun meninggalkan utang besar sekitar Rp116 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang tersebut bukan tanggung jawab APBN dan harus diselesaikan oleh BUMN.
Meski proyek ini menuai polemik, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa penyelesaian utang tidak boleh menghambat rencana perpanjangan jalur hingga Surabaya.
Sementara itu, pihak Tiongkok melalui juru bicara Guo Jiakun menyampaikan komitmen untuk terus mendukung keberlanjutan proyek yang dinilai tetap membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi Indonesia.
Pernyataan Agus Pambagio dan Mahfud MD menjadi pengingat bahwa proyek strategis nasional harus dijalankan dengan transparansi, kajian yang matang, serta keberpihakan pada kepentingan publik, bukan semata kepentingan politik atau bisnis.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
