Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa setiap penduduk di Indonesia akan menerima manfaat langsung dari belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Besaran manfaat per orang mencapai jutaan rupiah, tergantung wilayah masing-masing.
Dalam Rapat Kerja Virtual dengan Komite IV DPD RI, Selasa (2/9/2025), Sri Mulyani merinci alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) per pulau.
"Jawa mungkin paling kecil karena penduduknya paling banyak, (manfaat belanja RAPBN 2026) Rp5,1 juta per penduduk," ungkapnya.
Wilayah lain mendapatkan angka lebih besar, seperti Maluku dan Papua yang mencapai Rp12,5 juta per kapita.
Pulau lainnya juga menerima manfaat signifikan, yakni Sumatra Rp5,6 juta, Kalimantan Rp8,5 juta, Sulawesi Rp7,3 juta, serta Bali-Nusa Tenggara Rp6,4 juta per penduduk.
Sri Mulyani menjelaskan, manfaat langsung ini berasal dari program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Tiga program utama yang menyumbang alokasi besar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan layanan cek kesehatan gratis.
Menurut Sri Mulyani, alokasi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemerataan manfaat, terutama untuk daerah tertinggal dengan jumlah penduduk lebih sedikit yang justru menerima manfaat per kapita lebih tinggi.
Ia menegaskan hal ini untuk membantah tudingan adanya pemangkasan anggaran daerah, meski dana TKD di RAPBN 2026 mengalami penurunan 29 persen menjadi Rp650 triliun.
"Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.376,9 triliun itu yang menikmati daerah, masyarakatnya, termasuk pemerintah daerahnya," tegas Sri Mulyani.
Dari total belanja pemerintah pusat, dua program terbesar yang menyedot anggaran adalah subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp381,3 triliun serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan Rp335 triliun.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
.png)
