M Rizal Fadillah: Prabowo Harus Pecat Kapolri dan Panglima TNI untuk Kepemimpinan Kuat

 

Repelita Bandung - Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, menyampaikan pandangannya terkait peristiwa Prahara Agustus dan reshuffle di institusi keamanan.

Menurut M Rizal Fadillah, pembentukan Tim Investigasi Prahara Agustus dan Tim Reformasi Kepolisian jelas mengarah pada dugaan keterlibatan dan kinerja Kepolisian serta TNI.

Ia menekankan, bagi pemerintahan Presiden Prabowo, momen ini menjadi penentu bagi keberlangsungan atau kejatuhan kepemimpinannya ke depan.

M Rizal Fadillah menyebut Prahara Agustus bukan peristiwa alamiah, tetapi diduga dirancang dengan demonstrasi, bentrok, pembakaran, dan penjarahan yang bertendensi.

Ia menambahkan aspirasi publik menuntut agar kejadian ini diusut tuntas karena adanya fenomena janggal seperti pembiaran aparat, anggota TNI yang terciduk Polisi, pertemuan Gibran dengan ojol palsu, dan Prabowo yang harus ke China.

Menurut M Rizal Fadillah, sikap Dansiber TNI yang melaporkan Ferry Irwandi ke Polda Metro Jaya, anggota Brimob yang dihukum hanya melanggar etika, serta Kapolri yang menggandeng Panglima TNI, BIN, dan BAIS untuk mencari dalang kerusuhan menimbulkan pandangan soal kudeta yang gagal.

Ia menegaskan skenario terkuat adalah dugaan permainan Jokowi dan geng Solo demi perlindungan berbagai kasus yang menimpa Jokowi dan keluarga di masa lalu, termasuk desakan pemakzulan dan gugatan ijazah palsu terhadap Gibran.

M Rizal Fadillah menyebut Kapolri Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto dikenal sebagai bagian dari geng Solo yang mendampingi Jokowi sejak Surakarta, sehingga proteksi terhadap keluarga Jokowi diduga sangat kuat.

Ia menilai, meski pengusutan dalang kerusuhan secara formal dinilai wajar, secara informal tindakan ini menimbulkan kecurigaan.

M Rizal Fadillah menekankan apabila nanti Tim Investigasi Independen dibentuk oleh Presiden Prabowo dan salah satu faksi TNI terlibat, maka wajar jika Panglima TNI Agus Subiyanto dimundurkan terlebih dahulu.

Ia juga menegaskan, peran Polri yang janggal dan efeknya pada Tim Reformasi Kepolisian membuat Kapolri Listyo S Prabowo seharusnya diberhentikan.

M Rizal Fadillah menjelaskan, seluruh langkah ini diharapkan agar Tim atau Komisi yang dibentuk dapat bekerja leluasa, lancar, dan efektif tanpa hambatan psikologis maupun birokrasi dari TNI maupun Polri.

Ia menekankan Presiden Prabowo harus bertindak tegas untuk menjaga keberlangsungan kepemimpinannya.

M Rizal Fadillah menyebut, terlalu jika kedua pucuk pimpinan TNI dan Polri tidak diganti terlebih dahulu, dan wajar jika Jenderal (Pol) Prabowo dan Jenderal (TNI) Subiyanto dipecat.

Ia menambahkan, langkah ini merupakan bekal utama agar Presiden Prabowo Subiyanto ke depan dapat menjadi pemimpin yang kuat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga