Komisi Reformasi Polri Dianggap Momentum Penting Perbaikan Kinerja dan Profesionalisme Aparat

 

Repelita Jakarta - Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Polri diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendorong perubahan menyeluruh di tubuh kepolisian.

Komisi tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini melekat pada institusi Polri dan sekaligus menyiapkan aparat yang profesional, netral, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai wacana reformasi Polri merupakan kebutuhan mendesak agar polisi dapat benar-benar kembali ke fungsi utama sebagai pelayan publik.

Menurut Jamiluddin, polisi harus diarahkan untuk mengawal proses demokrasi secara konsisten, menghormati hak asasi manusia, dan menjalankan peran tanpa campur tangan politik.

Ia menegaskan bahwa posisi polisi dalam sistem demokrasi harus netral.

Artinya, polisi tidak boleh berpihak, tidak diskriminatif, dan bebas dari intervensi politik praktis yang berpotensi merusak kepercayaan publik.

Jamiluddin juga menekankan profesionalisme aparat.

Polisi, katanya, harus bekerja berdasarkan keterampilan dan keahlian, bukan karena tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.

Dengan penguatan aspek profesionalisme, maka polisi akan lebih siap melindungi warga dari ancaman kejahatan.

Selain itu, kepastian hukum dan keamanan masyarakat bisa lebih terjamin.

Jamiluddin menambahkan, polisi yang profesional dan netral pada akhirnya akan membentuk kepercayaan masyarakat.

Polisi yang demikian akan dianggap sebagai pelayan masyarakat sipil yang akuntabel, transparan, serta tanggap terhadap kebutuhan warga.

Hal ini menjadi penting karena selama ini masyarakat masih sering menyoroti perilaku aparat yang dinilai tidak sejalan dengan semangat demokrasi.

Pembentukan Komisi Reformasi Polri sendiri disebut sebagai salah satu masukan yang disampaikan Gerakan Nurani Bangsa atau GNB.

Kelompok yang berisi tokoh lintas agama dan bangsa itu mengajukan gagasan tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 11 September 2025.

Dalam pertemuan itu, GNB menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian.

Mereka menilai kehadiran komisi khusus akan membantu memastikan agar reformasi kepolisian tidak hanya menjadi wacana politik, melainkan benar-benar dijalankan secara sistematis.

Pendeta Gomar Gultom, salah satu anggota GNB, menyampaikan bahwa Presiden menyambut baik usulan tersebut.

Ia mengatakan, pembentukan komisi reformasi dipandang mendesak untuk segera direalisasikan.

Menurutnya, langkah itu akan menjadi pijakan awal bagi Polri dalam melakukan perbaikan di berbagai aspek, baik kinerja, integritas, maupun profesionalisme.

Jamiluddin pun berharap agar pembentukan komisi tidak hanya berhenti pada tataran simbolis.

Ia menegaskan, komisi harus diberi kewenangan yang jelas dan kuat agar mampu melahirkan rekomendasi yang bisa dieksekusi oleh pemerintah dan institusi kepolisian.

Selain itu, komisi reformasi juga perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil.

Keterlibatan ini penting agar evaluasi yang dilakukan benar-benar objektif, transparan, dan menyentuh persoalan mendasar di tubuh Polri.

Harapan publik cukup besar terhadap langkah reformasi ini.

Masyarakat menantikan agar institusi Polri bisa bersih dari praktik-praktik yang selama ini merugikan citra kepolisian, sekaligus tampil sebagai aparat yang dipercaya sepenuhnya oleh rakyat.

Dengan komisi tersebut, publik juga berharap agar Polri dapat kembali fokus pada fungsi utama, yakni menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum dengan adil.

Jamiluddin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan reformasi Polri akan sangat menentukan kualitas demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, tanpa kepolisian yang profesional dan netral, demokrasi sulit berkembang dengan sehat dan kepercayaan publik terhadap negara akan terus menurun.

Oleh karena itu, pembentukan Komisi Reformasi Polri di bawah arahan Presiden Prabowo dinilai sebagai momentum penting yang tidak boleh dilewatkan.

Keberhasilan reformasi ini akan menjadi warisan besar bagi perjalanan demokrasi dan sistem keamanan di Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga