Abdul Razak Nasution Ingatkan Reformasi Polri Harus Matang dan Tidak Jadi Retorika Politik

 

Repelita Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah), Abdul Razak Nasution, menegaskan bahwa gagasan reformasi Polri harus dilakukan dengan pertimbangan matang agar tidak salah arah.

Menurut Razak, kesalahan individu di tubuh kepolisian tidak boleh serta-merta dijadikan alasan untuk menyalahkan institusi Polri secara keseluruhan.

Pernyataan ini ia sampaikan di Jakarta pada Minggu, 14 September 2025, sebagai respons atas menguatnya wacana reformasi di tubuh Polri yang ramai diperbincangkan publik.

Razak melihat adanya tarik-menarik antara harapan publik yang ingin perubahan cepat di tubuh kepolisian dan kenyataan bahwa Polri sudah banyak menorehkan prestasi penting.

Stabilitas keamanan nasional yang tetap terjaga di tengah dinamika politik dan sosial disebutnya sebagai salah satu capaian signifikan Polri di bawah kepemimpinan saat ini.

Menurutnya, gagasan reformasi Polri bukanlah hal baru karena sejak era reformasi 1998 kinerja kepolisian selalu berada dalam sorotan publik.

Berbagai kasus represifitas, dugaan pelanggaran HAM, hingga perilaku oknum yang terjerat korupsi menjadi alasan masyarakat mendesak adanya perubahan struktural.

Namun, Razak mempertanyakan apakah langkah reformasi benar-benar menjadi solusi atau hanya sebatas retorika politik yang terus diulang setiap kali muncul momentum.

Ia menilai wacana reformasi Polri kerap digunakan sebagai alat politik untuk mendiskreditkan institusi tanpa menimbang fakta objektif bahwa kepolisian sudah melakukan transformasi melalui program presisi dan pendekatan humanis.

“Wacana mereformasi Polri itu bisa membuat retreating. Harus jelas dong, prestasi dan keberhasilan tak dipandang hanya karena satu kesalahan,” ujar Razak.

Selain itu, Razak menyoroti posisi Polri yang seringkali menjadi tameng di garis depan ketika terjadi kegagalan komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menilai aparat kepolisian kerap diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung beban dari kegagalan tersebut, sementara pejabat publik justru kerap menghindar dari tanggung jawab.

Meski memberikan pembelaan terhadap institusi Polri, Razak tidak menutup mata terhadap kebutuhan adanya perbaikan fundamental.

Ia mendorong agar nilai-nilai hak asasi manusia dimasukkan secara serius dalam kurikulum pendidikan kepolisian sebagai bagian dari proses reformasi internal.

“Harus membentuk kepolisian yang jauh lebih civilized, mengedepankan sipil,” tutur Razak.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat pola komunikasi publik Polri agar masyarakat dapat melihat sisi positif dari perubahan yang sudah dijalankan.

Menurut Razak, langkah itu akan membantu mengikis stigma negatif yang kerap dilekatkan pada kepolisian.

Reformasi yang dimaksud, lanjutnya, bukan berarti membongkar seluruh struktur yang sudah ada, melainkan melakukan penyesuaian strategis sesuai tuntutan demokrasi.

Razak mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Polri hanya bisa dibangun dengan kombinasi antara profesionalisme, transparansi, dan keberanian melakukan evaluasi internal.

Ia menambahkan, perbaikan yang dilakukan secara konsisten akan lebih bermakna daripada retorika yang hanya muncul saat momentum politik tertentu.

Dengan demikian, gagasan reformasi Polri perlu ditempatkan pada kerangka besar pembangunan demokrasi, bukan sebagai instrumen politik jangka pendek.

Razak menegaskan, Polri tidak boleh dijadikan kambing hitam dalam dinamika politik yang berkembang, karena perannya sangat vital dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Pernyataannya menutup bahwa reformasi Polri harus menjadi proses yang jelas, terukur, dan tidak terjebak dalam kepentingan kelompok tertentu semata. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga