Kemenhaj Duga Kebocoran 20–30 Persen dalam Pengadaan Haji, Manipulasi Capai Rp 5 Triliun dan BPIH Ditarget Turun

 

Repelita Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah menduga adanya kebocoran dalam pembiayaan pelaksanaan pengadaan haji.

Apabila kebocoran ini berhasil ditutup, maka biaya haji diprediksi bisa ditekan lebih murah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut target Presiden Prabowo adalah agar biaya haji lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Sehingga, kebocoran-kebocoran harus ditutup.

Begini, karena di proses pengadaan dan jasa, dugaan kami bisa terjadi kebocoran yang signifikan, 20 sampai dengan 30 persen.

Dari 10 proses pengadaan itu, total pengadaan atau total biaya total haji yang memberangkatkan 203 ribu orang itu, ke sana itu totalnya sekitar Rp 17 triliunan, kata Dahnil di Kemenhaj, Jakarta, Selasa 30 September 2025.

Menurut Dahnil, penggunaan dana Rp 17 triliun tersebut harus diawasi secara ketat.

Pihaknya menggandeng Kejaksaan Agung agar tidak ada lagi kebocoran yang terjadi.

Nah dari kebocoran-kebocoran itulah harapan kami itu nanti bisa menekan biaya ongkos naik haji atau BPIH, ucapnya.

Kenapa? karena kalau kebocoran 20 sampai 30 persen dari Rp 17 triliun itu, berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp 5 triliunan.

Dan itulah yang hari ini ingin kami tekan semaksimal mungkin bila perlu nol kebocoran, sambungnya.

Dengan menutup kebocoran itu, BPIH bisa ditekan lebih rendah.

Penekanan di sisi ini sangat memungkinkan.

Sebab apabila dilakukan dari sisi finansial, itu tidak mudah.

Dahnil mencontohkan harga dolar yang saat ini naik menjadi USD 1 sama dengan Rp 16.500.

Tahun lalu, dolar berada di angka Rp 16.000.

Sehingga kalau dari sisi finansial itu pekerjaan berat untuk menekan BPIH.

Tapi itu menjadi mudah kalau kemudian kebocoran-kebocoran ini bisa kita tekan, ucapnya.

Kami fokus pada kebocoran untuk memastikan BPIH sesuai dengan perintah Presiden itu turun.

Dan di situlah kami memohon bantuan dari Kejaksaan Agung untuk menekan kebocoran ini, sambungnya.

Dahnil juga menyinggung potensi manipulasi dalam biaya haji.

Ia membeberkan bahwa biaya untuk syarikah atau mitra yang melayani jemaah haji Indonesia saat di Saudi cukup besar, yakni Rp 3 triliun.

Biaya pesawat mencapai Rp 6 triliun.

Belum lagi biaya lainnya.

Kami simulasi kan dari Rp 17 triliun itu semuanya terdiri dari 10 proses pengadaan.

Dan memang sejak awal presiden menduga ada kebocoran hampir 20-30 persen.

Anda bayangkan dari Rp 17 triliunan itu dan itu uang jemaah semuanya, kata dia.

Kami ingin pastikan tidak ada kebocoran makanya tidak boleh ada praktik manipulasi lagi, feedback dan sebagainya, pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga