Jokowi Tanggapi Polemik Ijazah Gibran: Saya yang Sekolahkan ke Singapura

 

Repelita Solo - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, angkat bicara terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam keterangannya di Solo pada Jumat, 12 September 2025, Jokowi menegaskan bahwa dirinya secara langsung memilih sekolah untuk Gibran di luar negeri. Ia menyebut Gibran disekolahkan di Orchid Park Secondary School, Singapura, dengan tujuan agar sang anak tumbuh lebih mandiri.

Gugatan mengenai keabsahan ijazah Gibran diajukan oleh seorang warga bernama Subhan, yang turut menyeret Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak tergugat. Sidang perdana perkara ini telah berlangsung pada Senin, 8 September 2025, dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

Jokowi menilai isu tersebut bukan hal baru karena sudah dipersoalkan sejak empat tahun lalu. Ia menambahkan bahwa isu yang bertahan lama biasanya memiliki dukungan tertentu di belakangnya. “Kalau napasnya panjang, pasti ada yang backup. Nggak mungkin bertahan sendiri,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menyindir bahwa polemik ijazah tampaknya akan terus diwariskan hingga generasi berikutnya. Ia menyebut ijazah miliknya pernah dipermasalahkan, kemudian Gibran, bahkan bisa saja kelak cucunya, Jan Ethes, juga mengalami hal serupa.

Meski menyinggung isu ini dengan nada santai, Jokowi memastikan bahwa seluruh proses hukum tetap akan diikuti. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melayani setiap tahapan yang berlaku sesuai aturan perundang-undangan.

Gugatan ini berangkat dari Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan calon presiden maupun wakil presiden memiliki pendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat. Pendidikan Gibran di luar negeri dipersoalkan sebagian pihak terkait kesetaraannya dalam sistem hukum Indonesia.

Selain menempuh pendidikan menengah di Singapura, Gibran juga melanjutkan kuliahnya di University of Technology Sydney, Australia. Namun yang menjadi sorotan dalam gugatan adalah dokumen ijazah SMA yang dipakai ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden.

Isu mengenai keaslian dokumen pendidikan pejabat publik bukan kali pertama muncul di Indonesia. Sebelumnya, ijazah Jokowi juga sempat digugat dan bahkan diuji keabsahannya secara forensik. Polemik ini menyoroti pentingnya keterbukaan dokumen publik serta validasi pendidikan sebagai bagian dari proses demokrasi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga