Repelita Jakarta - Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkap fakta baru terkait distribusi Chromebook pada masa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Disdik menyatakan tidak memiliki catatan resmi mengenai sekolah mana saja yang menerima bantuan tersebut.
Hal ini terjadi karena proses penyaluran dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan tanpa tembusan ke dinas daerah.
Wakil Kepala Disdik DKI, Sarjoko, menuturkan pihaknya saat ini sedang melakukan penelusuran data ke setiap sekolah.
Ia menegaskan perlunya validasi agar jumlah dan kondisi unit Chromebook dapat dipastikan.
Verifikasi ini penting untuk memastikan distribusi sesuai peruntukannya dan tepat sasaran.
Menurut Sarjoko, pendataan manual ini akan memakan waktu karena harus menyisir seluruh sekolah penerima.
Ia menambahkan bahwa data resmi belum bisa dipublikasikan sampai hasil verifikasi lapangan rampung.
Disdik mengaku laporan sementara dari beberapa sekolah sudah masuk tetapi belum mencakup seluruh wilayah.
Sampai saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah total perangkat yang disalurkan di Jakarta.
Ketiadaan tembusan administrasi disebut menjadi kendala utama dalam pengawasan bantuan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi program digitalisasi pendidikan.
Distribusi Chromebook dilakukan pada era pandemi dengan tujuan mendukung pembelajaran jarak jauh.
Namun, minimnya dokumentasi membuat program ini sulit dievaluasi secara menyeluruh.
Liputan mengenai kondisi ini muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan Chromebook pada 7 September 2025.
Seiring proses hukum berjalan, Disdik DKI menekankan pentingnya kejelasan data penerima.
Pemetaan menyeluruh diharapkan dapat menutup celah dalam pertanggungjawaban program.
Inventarisasi ulang juga dianggap menjadi pijakan bagi evaluasi distribusi bantuan pendidikan di masa depan.
Sekolah-sekolah diminta untuk segera melaporkan jumlah unit yang diterima agar pendataan tuntas.
Disdik optimis data lengkap dapat segera dikompilasi meski membutuhkan waktu panjang.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari pembenahan tata kelola bantuan pendidikan.
Kejelasan data diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap program digitalisasi sekolah.
Pendataan tersebut juga akan menjadi dasar perencanaan distribusi perangkat serupa di masa mendatang.
Fakta distribusi yang tidak tercatat resmi menjadi sorotan utama dalam pengawasan publik.
Disdik menegaskan komitmennya untuk menuntaskan verifikasi meski menghadapi keterbatasan administrasi.
Hasil akhir pemetaan akan menjadi acuan penting bagi proses evaluasi kebijakan pendidikan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
