Repelita Padang - Retaknya kebersamaan di tubuh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan kembali mencuat ke permukaan setelah sejumlah kampus ternama menyatakan mundur dari aliansi tersebut usai Musyawarah Nasional ke-XVIII yang digelar di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat, pada 13 hingga 19 Juli 2025.
Beberapa BEM yang memutuskan keluar di antaranya BEM Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Sultan Agung, dan Universitas Tanjungpura yang secara terbuka menyatakan pengunduran diri sebagai bentuk protes.
Langkah tegas ini dipicu oleh kehadiran sejumlah pejabat politik dan aparat negara dalam forum Munas yang seharusnya murni menjadi ruang konsolidasi dan evaluasi gerakan mahasiswa tanpa intervensi kekuasaan.
Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto menegaskan bahwa keterlibatan pejabat dalam forum tersebut mencederai independensi mahasiswa yang seharusnya berdiri di atas kepentingan rakyat.
“Kami ingin menjaga independensi gerakan,” ujar Tiyo Ardianto, Senin 21 Juli 2025.
Dalam pernyataan resminya, BEM KM UGM juga mengkritik unggahan-unggahan di media sosial yang menampilkan kedekatan mahasiswa dengan aparat negara dan menegaskan sikap mereka melalui seruan “BEM KM UGM not for sale”.
“Tidak ada yang bisa membeli atau intervensi BEM KM UGM. Kami digerakkan oleh nurani untuk rakyat Indonesia,” tegas Tiyo.
Tidak lama berselang, BEM Undip melalui Ketua BEM-nya, Aufa Atha Ariq, menyusul menyatakan pengunduran diri.
Ariq memprotes keras kehadiran pejabat negara dan kiriman karangan bunga dari BIN Sumatera Barat yang dinilai tidak pantas di tengah kondisi eskalasi gerakan mahasiswa yang justru sering berhadapan dengan represi aparat.
“Tak pantas. Seharusnya bahas eskalasi gerakan mahasiswa dan fokus pada solidaritas bersama,” kata Ariq, Ahad 20 Juli 2025.
Presiden BEM Unissula, Wiyu Ghaniy Allatif Yudistira, pun menyampaikan penegasan serupa dengan menilai forum Munas BEM SI Kerakyatan telah keluar dari substansi dan nilai moral gerakan mahasiswa.
“Forum itu jauh dari nilai moralitas mahasiswa. Kami secara tegas keluar dari aliansi BEM SI Kerakyatan,” ujar Ghaniy pada Selasa, 22 Juli 2025.
Presiden Mahasiswa BEM Untan, Muhammad Najmi Ramadhan, juga menyatakan mundur dengan alasan serupa, yakni menjaga jarak mahasiswa dari kekuasaan agar marwah gerakan tidak tergerus.
Menanggapi keputusan sejumlah BEM keluar, Panitia Munas BEM SI Kerakyatan Rifaldi menegaskan bahwa kehadiran pejabat hanya bersifat seremoni pembukaan yang diinisiasi oleh Forkopimda Sumatera Barat dan tidak memengaruhi independensi gerakan mahasiswa.
“Kami berkomitmen itu tidak ganggu independensi kami untuk mengkritik kekuasaan,” kata Rifaldi.
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menilai dinamika keluar-masuknya BEM dari aliansi adalah hal biasa sepanjang sejarah BEM SI dan menganggap perbedaan pandangan sebagai sesuatu yang wajar.
Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan juga menghormati keputusan UGM dan Undip dengan menekankan pentingnya komunikasi agar perpecahan tidak melebar.
Sementara itu, akademikus dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Herlambang Perdana Wiratraman, menyatakan dukungannya terhadap sikap BEM UGM dan Undip dengan menegaskan bahwa kehadiran pejabat negara di forum mahasiswa dapat membatasi ruang kritis mahasiswa.
Herlambang mengingatkan bahwa mahasiswa harus selalu kritis terhadap relasi dan pola kekuasaan agar gerakan tetap berada di jalur yang benar untuk membela kepentingan publik.
Menurutnya, BEM SI seharusnya sadar sejak awal bahwa mengundang pejabat negara justru membuka celah tergerusnya independensi dan kebebasan akademik mahasiswa.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
