Repelita Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, kembali mengingatkan pemerintah agar pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak berhenti sekadar menjadi proyek mercusuar yang gagal diselesaikan.
Menurut Sudjatmiko, proyek pemindahan ibu kota yang menelan anggaran negara begitu besar harus dikelola dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Ia memaparkan bahwa pada tahap pertama, pembangunan IKN sudah menghabiskan dana dari APBN sebesar Rp 86 triliun, diikuti pembiayaan pihak swasta sekitar Rp 58 triliun, sedangkan tahap kedua akan kembali membebani APBN hingga Rp 48,8 triliun.
Dengan jumlah anggaran sebesar itu, Sudjatmiko menilai potensi kerawanan dalam proses pembangunan harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Ia pun mendorong Otorita Ibu Kota Nusantara bekerja cepat, tepat, dan sesuai target sehingga pembangunan IKN tidak berhenti di atas kertas atau sekadar menjadi simbol kemegahan semata.
“Jangan sampai proyek mercusuar ini menjadi terbengkalai,” kata Sudjatmiko melalui pernyataan tertulisnya pada Minggu, 27 Juli 2025.
Sudjatmiko menambahkan, pemerintah harus menghindari pola kerja asal-asalan hanya demi mengejar target percepatan pembangunan, apalagi jika prosesnya tidak transparan.
Ia mengingatkan bahwa ada kabar pembangunan IKN bakal dipercepat dengan target selesai dalam tiga tahun, namun langkah percepatan itu harus tetap sejalan dengan pengawasan ketat, keberlanjutan proyek, dan keterlibatan masyarakat setempat.
Menurut Sudjatmiko, visi besar Presiden Prabowo dalam pemerataan pembangunan harus benar-benar diwujudkan agar perpindahan pusat pemerintahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Ia menekankan bahwa IKN bukan hanya proyek fisik, melainkan simbol kebijakan pemerataan dan keberlanjutan yang harus dikawal bersama agar tidak berubah menjadi sekadar proyek gagal di masa depan.
“Jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu pembangunan asal kerja saja. Proses pembangunan membutuhkan perhatian serius seara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal, sesuai visi Presiden Prabowo,” ujar Sudjatmiko menegaskan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
