Repelita Jakarta - Upaya pemerintah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia kini menghadapi ancaman serius.
Proyek investasi asing yang seharusnya menjadi langkah maju menuju masa depan ramah lingkungan justru terganggu oleh aksi premanisme.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu yang mengganggu ketertiban dan iklim usaha.
Salah satu proyek besar dari produsen kendaraan listrik asal Tiongkok yang bernilai miliaran dolar terhambat di kawasan industri Subang, Jawa Barat.
Preman lokal diduga melakukan intimidasi hingga mempersulit proses pembangunan pabrik dan operasional logistik.
Perusahaan asal Vietnam yang juga membangun pabrik serupa di wilayah yang sama mengalami gangguan serupa.
Gangguan tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan investor luar negeri terkait kepastian hukum dan keamanan berusaha di Indonesia.
Tokoh Nahdlatul Ulama, Islah Bahrawi, menyuarakan kekhawatirannya terhadap fenomena ini.
Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan bahwa Indonesia seperti negara tanpa wibawa dan terlihat tidak menarik di mata investor global.
Islah menilai bahwa premanisme yang dibiarkan tumbuh mencoreng citra bangsa dan melemahkan peluang pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengusulkan adanya operasi skala besar yang menyeluruh untuk membasmi praktik-praktik premanisme yang semakin merajalela.
Dalam pandangannya, negara harus hadir dan menunjukkan ketegasan dalam melindungi investor serta menjamin ketertiban umum.
Islah juga mengingatkan bahwa banyak media asing telah menyoroti persoalan ini, yang tentu berisiko merusak reputasi Indonesia di tingkat internasional.
Sikap keras terhadap ormas atau kelompok yang berperilaku seperti preman menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha.
Masyarakat pun mulai mempertanyakan peran aparat penegak hukum yang dinilai lamban dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.
Fenomena ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjalankan komitmen membangun ekosistem kendaraan listrik yang aman dan bebas intervensi.
Ketegasan dan tindakan nyata menjadi syarat mutlak agar Indonesia tidak terus dipandang sebagai negara yang sulit untuk berinvestasi.
Editor: 91224 R-ID Elok
