Purnawirawan TNI Terbelah Gara-Gara Gibran, Hensat Sebut Baru Pertama Kali Posisi Wapres Picu Perpecahan

Repelita Jakarta - Pengamat politik Hendri Satrio yang dikenal dengan sapaan Hensat menyampaikan pandangannya mengenai fenomena terbelahnya sikap para purnawirawan TNI terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Hensat, ini merupakan momen pertama dalam sejarah Indonesia ketika posisi seorang Wapres memicu perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh militer senior.

Melalui akun X miliknya, ia menyatakan bahwa keterbelahan ini mencerminkan dinamika politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Purnawirawan terbelah, Ngebelain vs Kritis terhadap posisi Gibran sebagai Wapres, baru pertama terjadi di Indonesia, ada keterbelahan gegara posisi Wapres, ckckck. Duh, Negeriku, Negeri Cintaku,” tulis Hensat di @satriohendri.

Pernyataan tersebut menarik banyak perhatian warganet.

Hingga Minggu siang, unggahan itu telah memperoleh sekitar 230 tanggapan dari publik.

Dalam analisisnya, Hensat menilai bahwa purnawirawan TNI selama ini dikenal memiliki sikap yang cukup solid dalam menghadapi dinamika politik nasional.

Namun, munculnya Gibran yang masih tergolong muda dan dianggap belum memiliki pengalaman yang cukup, telah menimbulkan perpecahan pendapat di kalangan mereka.

Sebagian tokoh militer mendukung penuh Gibran, melihatnya sebagai wujud regenerasi dan keterlibatan generasi muda dalam pemerintahan.

Sementara yang lain mengkritik langkah Presiden Joko Widodo karena dinilai terlalu mendorong anaknya ke posisi strategis dalam sistem kenegaraan.

“Baru pertama terjadi di Indonesia, ada keterbelahan gegara posisi Wapres. Duh, Negeriku, Negeri Cintaku," tulis Hensat menutup pernyataannya.

Sementara itu, dinamika internal purnawirawan TNI semakin terlihat saat sejumlah kelompok menyuarakan posisi politik mereka secara terbuka.

Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang beranggotakan tokoh seperti Jenderal (Purn) Agum Gumelar dan Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto.

Sebaliknya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI justru menyarankan agar Wapres Gibran diganti melalui prosedur MPR.

Kelompok tersebut diisi oleh tokoh-tokoh seperti mantan Wapres Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan.

Pernyataan itu tidak serta merta mewakili keseluruhan suara purnawirawan TNI, khususnya dari Angkatan Darat.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak.

Ia menegaskan bahwa delapan butir tuntutan dari Forum Purnawirawan tidak dapat dianggap sebagai representasi umum para purnawirawan TNI AD.

Menurut Komaruddin, PPAD menghormati kolega mereka dari semua matra dan menilai pernyataan sikap tersebut lahir dari semangat kebangsaan serta kepedulian terhadap kondisi negara.

Ia juga menambahkan bahwa purnawirawan diharapkan tetap menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga keutuhan NKRI dengan mengacu pada pedoman organisasi mereka.

"Kami berharap, purnawirawan TNI AD dengan penuh kesadaran, ketulusan, dan keikhlasan untuk memperhatikan kaidah dalam AD/ART PPAD untuk kebaikan bersama," ujar Komaruddin.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga