Mutasi Letjen Kunto Dibatal, Anas Urbaningrum dan Pengamat Sebut Ada Pertarungan Kekuasaan di Tubuh TNI

 

Repelita Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menanggapi kisruh mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang baru saja dibatalkan hanya sehari setelah diumumkan.

Anas menyebut kejadian tersebut sebagai hal yang tidak lazim dalam tubuh militer.

Menurutnya, kondisi itu menandakan adanya pengaruh di luar jalur profesionalisme dalam struktur internal TNI.

“Baru empat bulan dimutasi, lalu sehari setelahnya pembatalan diumumkan.

Sulit untuk diterima sebagai kejadian biasa tanpa adanya pengaruh dari faktor non-profesional dalam tubuh tentara,” tulis Anas melalui akun X @anasurbaningrum.

Ia menegaskan perlunya menjaga netralitas TNI dari segala bentuk tekanan politik.

Anas menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap TNI bisa tergerus jika institusi ini tidak konsisten menjaga profesionalitas.

“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang di masa depan.

Publik punya alasan untuk menduga bahwa proses mutasi tersebut tidak sepenuhnya didasari profesionalisme, begitu pula pembatalannya,” lanjutnya.

Ia mengimbau agar semua elemen pengambil kebijakan di lingkungan militer tetap berada dalam jalur netral dan profesional sebagai garda bangsa.

“Semua pihak mesti berkomitmen untuk menjaga agar TNI tetap istiqomah pada khittahnya sebagai tentara rakyat yang profesional dan tidak terkontaminasi politik parsial,” tegas Anas.

Sementara itu, Anthony Budiawan dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) juga ikut memberikan pendapat.

Ia mengatakan bahwa perseteruan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto kini tidak lagi bisa disembunyikan.

Anthony menyebut dinamika terbaru di tubuh TNI merupakan bukti adanya tarik-ulur kekuasaan antara dua tokoh tersebut.

Salah satunya terkait pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I pada 29 April 2025.

Menurutnya, pencopotan itu diduga kuat berkaitan dengan sikap politik sang ayah, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, yang mendukung pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka.

“Ini kelicikan politik.

Seolah pendapat bebas dari sang ayah harus dibayar oleh si anak yang masih aktif di TNI.

Padahal, keduanya adalah individu merdeka yang tidak bisa saling dimintai tanggung jawab,” ujarnya.

Anthony menilai bahwa Presiden Prabowo tidak tinggal diam atas dinamika ini.

Ia menyebut Prabowo mulai menunjukkan peran aktif dan terukur dalam mengambil alih kendali pemerintahan.

“Di panggung buruh, Prabowo bahkan sempat melontarkan candaan bahwa tidak akan mengganti Panglima TNI dan Kapolri dalam waktu dekat.”

“Tapi ternyata, satu hari setelah pencopotan Letjen Kunto, muncul surat pembatalan dari Panglima TNI pada 30 April 2025,” imbuhnya.

Anthony menyebut keputusan pembatalan tersebut bukan hal biasa.

“Publik bertanya-tanya, siapa kekuatan besar di balik pembatalan itu?

Tidak lain dan tidak bukan, Presiden Prabowo,” katanya.

Ia menilai langkah ini menandai dimulainya kontrol langsung Prabowo terhadap jalannya pemerintahan.

Menurut Anthony, hal ini sekaligus menunjukkan kemauan Prabowo dalam menghadang campur tangan kekuasaan dari luar, termasuk dari mantan presiden.

“Pelan tapi pasti, Prabowo nampaknya punya agenda sendiri.

Dan kini, Jokowi tinggal menunggu waktu,” tutup Anthony.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga