Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal ijazah palsu yang selama ini dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama jajaran kabinetnya.
Isu tersebut disampaikan dalam suasana rapat yang membahas beberapa evaluasi pemerintahan.
Pernyataan ini langsung menimbulkan berbagai reaksi dari pengamat politik dan masyarakat luas.
Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik, menyebut publik terkejut dengan arah pembahasan yang dinilai tidak relevan dengan agenda strategis pemerintahan.
Menurutnya, membawa isu pribadi ke dalam forum resmi negara adalah langkah yang kurang bijak.
Jamiluddin mengatakan, “Sidang Kabinet adalah tempat untuk menyusun kebijakan negara, bukan membahas soal-soal personal yang tak berdampak langsung terhadap rakyat.”
Ia menilai, ketika Presiden justru menyinggung soal ijazah, publik bisa menilai bahwa pemerintah sedang berusaha mengalihkan fokus dari persoalan yang lebih substansial.
Beberapa pihak memandang langkah Prabowo itu sebagai keberanian untuk membuka hal-hal yang selama ini dianggap tabu.
Namun banyak pula yang menilai bahwa tindakan tersebut hanya memperkeruh suasana politik nasional.
Sejumlah elite politik bahkan enggan memberikan tanggapan langsung dan memilih menunggu klarifikasi resmi dari Istana.
Hingga kini, belum ada penjelasan dari juru bicara kepresidenan terkait maksud sebenarnya dari ucapan Presiden dalam rapat tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah tetap fokus pada program-program kerja nyata daripada memunculkan polemik baru di tengah masa transisi pemerintahan.
Editor: 91224 R-ID Elok