Repelita Jakarta - Pakar komunikasi dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, menyatakan bahwa hasil uji forensik internal Bareskrim Polri terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo tidak bisa serta merta dianggap objektif hanya karena berasal dari lembaga berwenang.
Henri menegaskan bahwa kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada bukti yang bisa diamati dan diuji ulang secara independen oleh para ahli.
Menurutnya, proses ilmiah membutuhkan transparansi penuh dalam metode, alat, objek uji, serta prosedur agar bebas dari bias subjektif.
Selain itu, Henri mengingatkan pentingnya hasil uji yang sesuai dengan fakta lain yang relevan dan telah melalui peer review oleh komunitas ilmiah untuk memastikan validitasnya.
Ia juga menyoroti bahwa banyak ilmuwan berkualitas, termasuk diaspora, dapat dilibatkan untuk melakukan pengujian secara terbuka dan objektif.
Henri mengkritik prosedur hukum di Indonesia yang sering kali tidak memenuhi standar ilmiah, sehingga klaim semacam ini sulit diterima oleh publik yang telah lama mengikuti kontroversi ijazah tersebut.
Bareskrim Polri sebelumnya menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi setelah pemeriksaan terhadap 39 saksi dan pengujian forensik atas dokumen ijazah asli.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim menyatakan tidak ditemukan tindak pidana sehingga penyelidikan dihentikan.
Polisi juga berencana berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait laporan serupa yang masih dalam proses.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
