Luhut Menanggapi Keras Seruan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar Beri Kritik Tajam

 

Repelita Jakarta - Pernyataan keras Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang mengancam akan mengusir pihak-pihak yang menyerukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menuai protes keras dari berbagai kalangan.

Luhut menegaskan, mereka yang tidak setuju dengan konstitusi Indonesia seharusnya tidak tinggal di tanah air ini.

Namun, hal ini justru memicu reaksi kritis dari tokoh masyarakat dan pegiat media sosial, termasuk Hisyam Mochtar, yang mempertanyakan posisi Luhut dalam membatasi kebebasan warga negara untuk menyuarakan pendapatnya.

"Siapa dia untuk menentukan orang boleh tinggal atau tidak di negara ini?" ujar Hisyam di akun sosialnya, mengecam langkah Luhut yang dianggapnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Bagi Hisyam, kebebasan berpendapat adalah hak dasar setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi, dan tidak seharusnya ada pihak yang memonopoli kebenaran atau mencap pihak lain sebagai musuh hanya karena berbeda pandangan.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan kekhawatirannya bahwa berbagai desakan pemakzulan terhadap Gibran bisa mengancam persatuan Indonesia, khususnya di tengah ketegangan global yang mempengaruhi stabilitas dalam negeri.

Pernyataan Luhut juga memperingatkan bahwa Indonesia harus tetap menjaga keutuhan dan tidak membiarkan kekuatan asing ikut campur dalam urusan dalam negeri.

Namun, banyak yang menilai bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Mereka berpendapat, perbedaan pandangan politik tidak seharusnya direspon dengan cara yang menekan atau merendahkan pihak lain.

Forum Purnawirawan TNI-Polri sebelumnya memang mengajukan permohonan pemakzulan terhadap Gibran, dengan alasan ketidakpuasan atas beberapa kebijakan pemerintah. Tuntutan ini juga disertai dengan tanda tangan sejumlah tokoh senior militer.

Tanggapan publik terhadap pernyataan Luhut pun bervariasi. Sebagian besar berpendapat bahwa pejabat negara, terutama yang memiliki jabatan strategis seperti Luhut, seharusnya lebih bijak dalam menyampaikan pandangan mereka agar tidak menciptakan polarisasi atau ketegangan yang tidak perlu.

Pernyataan yang bernada ancaman atau memojokkan pihak lain hanya akan merusak iklim demokrasi yang selama ini dibangun dengan susah payah.

Indonesia sebagai negara demokratis seharusnya memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dan mengedepankan dialog yang konstruktif demi kepentingan bersama.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga