Repelita Jakarta - Indonesia Emas 2045 tidak dapat dipisahkan dari pembangunan demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh aktivis demokrasi Titi Anggraini dalam diskusi bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia Jepang dan Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia.
Menurut Titi, pemusatan kekuasaan harus dihindari agar demokrasi dapat berjalan dengan baik.
Demokrasi tidak hanya sekadar proses pemilu, melainkan juga mencakup tata kelola kekuasaan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan mendukung kepentingan rakyat.
Kekuatan demokrasi akan menjamin distribusi kekuasaan secara adil serta pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan.
Sebagai Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi mengingatkan risiko serius yang muncul jika kekuasaan terkonsentrasi pada satu pihak.
Tanpa pondasi demokrasi yang kokoh, pencapaian di bidang ekonomi, sosial, dan politik akan menjadi rapuh dan mudah runtuh.
Pengalaman pada masa orde baru menunjukkan bahwa pemusatan kekuasaan hanya menjadi bom waktu yang mengancam semua pencapaian tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
