Repelita Jakarta - Mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan negara terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan keberadaan kelompok preman yang bersembunyi di balik identitas organisasi masyarakat.
Ia menilai kebijakan negara semakin menjauh dari upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, regulasi yang diterapkan saat ini justru memberikan ruang terbuka bagi tindakan koruptif dan penyalahgunaan wewenang.
Akbar menyatakan bahwa banyak ormas yang telah kehilangan arah dan justru menampilkan perilaku seperti preman.
Keberadaan mereka tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga memperburuk iklim usaha dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap kelompok-kelompok tersebut merupakan bentuk kesengajaan merusak sendi kehidupan bangsa.
Pemerintah, menurut Akbar, harus menunjukkan ketegasan dalam membatasi gerak ormas yang menyimpang dari tujuan sosial dan kemasyarakatan.
Tidak hanya itu, ia menyoroti regulasi BUMN yang dianggap lemah dan tidak mampu membendung praktek kolusi serta nepotisme.
Ia menyebut bahwa banyak jabatan penting di BUMN diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas, namun dipilih karena kedekatan politik.
Kondisi ini dinilainya telah menghancurkan profesionalisme dan etos kerja yang seharusnya menjadi fondasi perusahaan milik negara.
Akbar mengingatkan bahwa bila situasi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kerusakan yang terjadi bukan hanya pada sektor ekonomi, melainkan menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendorong perbaikan regulasi dan penegakan hukum terhadap ormas yang menyimpang.
Menurutnya, hanya dengan langkah nyata dan keseriusan kolektif, bangsa ini bisa kembali ke arah yang benar.
Editor: 91224 R-ID Elok
