Zaenal Mustofa Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen, Mundur dari Tim Gugatan Ijazah Jokowi

Repelita Jakarta - Zaenal Mustofa, salah satu pengacara penggugat ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, resmi mengundurkan diri dari tim hukum Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).

Pengunduran diri ini diumumkan setelah Zaenal ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik.

Dalam pernyataannya, Zaenal menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk menghindari gangguan terhadap tim hukum TIPU UGM dan agar ia dapat fokus pada proses hukum yang sedang dihadapinya.

Kasus yang menjerat Zaenal bermula dari laporan sesama pengacara, Asri Purwanti, pada Oktober 2023.

Zaenal diduga menggunakan Nomor Induk Mahasiswa milik orang lain atas nama Anton Widjanarko untuk mendaftar dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pihak universitas telah mengonfirmasi bahwa NIM tersebut bukan milik Zaenal.

Polres Sukoharjo menetapkan Zaenal sebagai tersangka pada 18 April 2025 dengan tuduhan melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Zaenal membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa ia telah menjadi mahasiswa Universitas Selamat Sri sejak 2008 sebelum laporan dibuat.

Ia juga menyebut bahwa pelapor tidak memiliki legal standing dalam kasus ini.

Meskipun mundur dari tim hukum TIPU UGM, Zaenal tetap hadir dalam sidang perdana gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo pada 24 April 2025.

Ia menyatakan bahwa kehadirannya adalah bentuk tanggung jawab profesional sebelum fokus sepenuhnya pada kasus pribadinya.

Gugatan terhadap ijazah Jokowi tetap berlanjut di PN Solo, dengan tim hukum TIPU UGM yang terdiri dari pengacara lainnya.

Mereka menggugat keabsahan ijazah Jokowi dari SMAN 6 Solo dan Universitas Gadjah Mada, dengan alasan adanya kejanggalan dalam data akademik.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh penting dan isu keabsahan dokumen akademik.

Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau oleh berbagai pihak, mengingat dampaknya terhadap kredibilitas lembaga pendidikan dan pejabat publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga