Skripsinya Dibilang Tak Wajar, Roy Suryo Soroti Font Jadul dan Kata ‘Tesis’ di Skripsi Jokowi yang Dianggap Tak Masuk Akal

Repelita Yogyakarta - Pakar telematika sekaligus mantan Menpora, KRMT Roy Suryo, kembali mengungkap kejanggalan terkait skripsi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi.

Dalam sebuah program televisi, Roy Suryo secara terbuka menunjukkan hal-hal yang ia anggap janggal dari skripsi tersebut.

Ia mengaku telah melihat langsung skripsi atas nama Jokowi di Universitas Gadjah Mada.

Isu soal keaslian ijazah Jokowi memang telah lama menjadi perbincangan.

Roy Suryo menjadi salah satu tokoh yang konsisten mengangkat isu ini.

Kali ini, ia menyoroti isi skripsi Jokowi yang dianggapnya penuh keanehan.

“Skripsinya itu seharusnya menjadi dokumen publik.

Karya ilmiah seseorang bisa dibaca di perpustakaan.

Itu pun baru bisa diakses setelah perdebatan panjang soal keterbukaan informasi,” ujar Roy Suryo.

Ia juga menunjukkan foto halaman-halaman skripsi Jokowi yang ia ambil sendiri saat berkunjung ke UGM.

“Ini saya foto sendiri dari UGM.

Kita lihat,” imbuhnya.

Saat ditanya jurnalis, Roy Suryo mengakui bahwa skripsi Jokowi memang ada.

Namun, ia tetap menyoroti kejanggalannya.

Dalam tayangan itu, Roy memperlihatkan halaman-halaman yang disebutnya berbeda jenis font.

Menurutnya, skripsi Jokowi menggabungkan font dari mesin ketik dengan font komputer.

Ia menilai hal itu tidak wajar untuk era 1985.

“Halaman ini diketik manual dengan mesin ketik.

Tapi bagian lain, seperti lembar pengesahan, menggunakan font komputer seperti Times New Roman,” jelas Roy.

Font tersebut, menurutnya, baru tersedia secara luas setelah kemunculan Windows di awal 90-an.

Roy menyebut, font semacam itu tidak mungkin digunakan di tahun 1985.

“Font Times New Roman baru dikenal luas sekitar tahun 1992.

Saya tahu betul karena saya sudah bekerja di toko komputer saat itu,” tambahnya.

Selain itu, Roy juga menemukan kejanggalan lain pada lembar pengesahan.

Di bagian tersebut tertulis “dipertahankan di depan dewan penguji tesis.”

Menurutnya, ini keliru karena istilah “tesis” seharusnya digunakan untuk jenjang S2, bukan S1.

“Ini lucu.

Halaman pengesahan justru menunjukkan kalimat ‘tesis’, padahal ini skripsi.

Dan tidak ada tanda tangan penguji.

Kok bisa lulus?” kritiknya.

Roy mempertanyakan bagaimana skripsi tanpa tanda tangan penguji bisa mendapatkan ijazah.

Menanggapi perbedaan font, ia juga menekankan bahwa tidak ada teknologi cetak dengan font semacam itu di masa tersebut.

Menurutnya, jika pun ada, harusnya berasal dari mesin laser jet atau inkjet yang baru tersedia setelah tahun 1992.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, membantah dugaan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa font Times New Roman sudah digunakan oleh jasa percetakan di sekitar UGM sejak tahun 1985.

“Mahasiswa biasa mencetak bagian sampul dan lembar pengesahan di percetakan seperti Prima dan Sanur.

Bagian isi tetap diketik manual,” jelas Sigit.

Ia menegaskan bahwa font tersebut memang berasal dari layanan cetak, bukan hasil ketikan pribadi.

Seluruh isi skripsi Jokowi yang berjumlah 91 halaman, lanjutnya, diketik menggunakan mesin ketik.

Sedangkan halaman sampul dan pengesahan dicetak melalui jasa percetakan.

Isu mengenai ijazah palsu Jokowi memang sudah mencuat sejak lama.

Beberapa tokoh bahkan membawa perkara ini ke ranah hukum.

Penulis buku “Jokowi Undercover,” Bambang Tri Mulyono, pernah menggugat keaslian ijazah tersebut ke pengadilan.

Pengacara Muhammad Taufik dan sejumlah anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) juga ikut meragukan keabsahan dokumen akademik Jokowi.

Namun hingga kini, tak satu pun bukti hukum yang menguatkan tuduhan tersebut.

Pihak UGM juga telah berulang kali menegaskan bahwa Jokowi merupakan alumnus resmi mereka.

“Beliau kuliah di sini, aktif di kegiatan kemahasiswaan, menyelesaikan skripsi, dan memperoleh ijazah sah dari UGM,” kata Sigit Sunarta.

Belakangan, Presiden Jokowi akhirnya bersuara menanggapi isu ini.

Sempat memilih diam, Jokowi kini mengonsultasikan langkah hukum bersama tim kuasa hukumnya.

Isu yang terus bergulir hingga tahun 2025 ini mendorong Jokowi untuk mengambil sikap.

Langkah hukum disebut akan diambil untuk menjernihkan tuduhan tersebut secara resmi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga