Prabowo Dikecam Soal Kebijakan Infrastruktur yang Minim Koordinasi dan Efektivitas

 

Repelita Jakarta – Pengamat menilai kebijakan infrastruktur pemerintahan Prabowo Subianto masih minim koordinasi, berpotensi memperburuk efektivitas pembangunan.

Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sektor infrastruktur menjadi salah satu yang kurang tersentuh.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum menunjukkan langkah signifikan dalam perencanaan dan eksekusi proyek infrastruktur.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidaksesuaian antara narasi besar dan implementasi di lapangan.

Pengamat politik Wijayanto menyebutkan bahwa koordinasi antar instansi dalam kabinet Prabowo masih kurang solid.

Perbedaan narasi antara menteri dan wakil menteri, serta antara pemerintah pusat dan daerah, dapat membingungkan masyarakat dan investor.

Kritik serupa disampaikan oleh pengamat tata kota Nirwono Joga, yang menilai pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur oleh Prabowo justru menambah panjang birokrasi dan rantai koordinasi, bukannya memperbaikinya.

Selain itu, pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai bahwa pembentukan Kemenko Infrastruktur bukanlah hal mendesak.

Koordinasi lintas sektor seharusnya dapat dijalankan antar kementerian teknis tanpa perlu membentuk lembaga baru. Ia mengingatkan bahwa tata kelola yang efisien lebih penting daripada menambah beban anggaran dengan lembaga baru.

Kritik terhadap kebijakan infrastruktur Prabowo juga datang dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti.

Ia menyayangkan langkah pemerintah yang melakukan pemangkasan anggaran infrastruktur, yang dapat berdampak negatif pada pembangunan jangka panjang.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menerima kunjungan Pimpinan Komisi V DPR pada 17 April 2025 untuk membahas isu strategis sektor infrastruktur, termasuk preservasi jalan nasional.

Diskusi tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap sektor infrastruktur, meskipun tantangan koordinasi dan efektivitas kebijakan masih perlu diatasi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga