Repelita Jakarta - Penunjukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai utusan khusus untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan menjadi sorotan publik. Keputusan ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menunjuk Jokowi bersama tiga tokoh lainnya untuk mewakili Indonesia.
Selain Jokowi, ada juga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, serta Menteri HAM Natalius Pigai yang turut diutus. Keputusan pengutusan ini mendapat kritik dari berbagai kalangan, salah satunya dari pengamat politik Denny Siregar.
Denny Siregar, melalui akun media sosialnya, menilai bahwa seharusnya yang diutus adalah pejabat negara aktif dan bukan mantan presiden yang kini berstatus sebagai warga sipil. Ia menyampaikan pendapatnya dengan menyebut, "Mbok yang diutus itu pejabat negara tho pak."
Menurutnya, pemakaman Paus Fransiskus sebagai pemimpin dunia agama mestinya dihadiri oleh pejabat negara yang memegang jabatan aktif, seperti Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri. Ia berpendapat bahwa penunjukan mantan presiden untuk tugas ini bisa dilihat sebagai ketidaksesuaian dengan status formal negara.
Denny juga menegaskan bahwa jika presiden berhalangan hadir, maka seharusnya Wakil Presiden yang ditunjuk untuk mewakili negara dalam acara internasional sekelas pemakaman Paus. Baginya, ini adalah momen penting bagi negara untuk menunjukkan kehormatan terhadap pemimpin agama dunia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Jokowi sebagai utusan tersebut sudah melalui pertimbangan matang. Ia mengatakan bahwa Jokowi, sebagai mantan presiden, dianggap memiliki pengalaman dan kapasitas yang cukup untuk mewakili Indonesia dalam acara internasional.
Kritik terhadap penunjukan ini menggambarkan perbedaan pandangan mengenai siapa yang tepat untuk mewakili negara dalam acara penting. Beberapa kalangan menilai bahwa pejabat aktif lebih tepat, sementara yang lain berpendapat bahwa pengalaman individu juga perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ini.
Kritik dari Denny Siregar menambah perdebatan publik tentang pentingnya representasi negara dalam forum internasional. Ini juga menunjukkan bahwa pengambilan keputusan semacam ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok