Repelita Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo untuk melaporkan empat orang terkait dugaan ijazah palsu menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Keputusan ini diambil setelah temuan dugaan pemalsuan ijazah di beberapa lembaga pemerintahan yang melibatkan nama-nama yang dianggap dekat dengan kekuasaan.
Masyarakat pun bereaksi keras, menganggap langkah ini hanya sebagai cara untuk menutupi masalah yang lebih besar, bukan sebagai bentuk keseriusan dalam menegakkan keadilan. Banyak yang mempertanyakan apakah langkah tersebut mencerminkan seorang negarawan atau justru sekadar manuver politik belaka.
“Kalau benar-benar negara ingin serius soal integritas, ini harus dimulai dari atas. Tapi yang terjadi malah seperti politisasi terhadap isu ini,” ujar seorang netizen di media sosial.
Tidak hanya itu, sejumlah pengamat juga menilai bahwa langkah Jokowi ini lebih untuk meredam kritik yang sedang mengarah ke pemerintahannya. Mereka menilai bahwa Presiden seharusnya menunjukkan sikap tegas dalam masalah transparansi pendidikan dan integritas pejabat, bukan hanya mengorbankan beberapa individu.
Banyak pihak berharap agar Jokowi mengambil langkah lebih besar untuk memastikan bahwa masalah pemalsuan ijazah ini tidak hanya melibatkan segelintir orang, tetapi juga menuntut penyelesaian menyeluruh agar tidak menodai kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.
Bahkan, sebagian menilai bahwa persoalan ini harusnya menjadi bahan evaluasi internal pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang lagi. “Harusnya ini bukan hanya masalah nama-nama tertentu, tapi evaluasi menyeluruh tentang bagaimana rekruitmen dan kejujuran pejabat yang ada,” kata seorang pengamat politik.
Pernyataan Jokowi mengenai langkah pelaporan ini masih terus menjadi bahan perdebatan. Masyarakat pun berharap agar Presiden tidak hanya berhenti pada langkah simbolis, tetapi benar-benar menyelesaikan akar masalah yang ada.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok