Gibran Disarankan Tiru Strategi Media Sosial Khofifah Setelah Video Dislike Menggila

Repelita Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik.

Unggahan videonya di YouTube menuai lebih banyak dislike dibandingkan like.

Video tersebut berisi tanggapannya terkait film animasi Indonesia berjudul Jumbo.

Namun, respons negatif dari netizen mendominasi kolom komentar.

Pegiat media sosial Yusuf Dumdum memberikan sindiran kepada Wapres Gibran.

Sindiran itu disampaikan melalui akun X pribadinya, @yusuf_dumdum.

Ia menyoroti perbandingan antara interaksi media sosial Gibran dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Iseng-iseng ngecek postingan Gubernur Jatim @KhofifahIP baru 14 menit posting sudah mendapat 14 ribu like."

"Setelah dicek ternyata likenya dipenuhi akun bot luar negeri," tulis Yusuf.

Yusuf kemudian menyarankan agar Gibran meniru strategi admin media sosial Khofifah.

Menurutnya, strategi tersebut bisa meningkatkan jumlah like dan mengurangi dislike.

"Harusnya cara admin akun Gubernur Jatim ditiru juga buat YouTubenya," lanjut Yusuf.

Pernyataan Yusuf memicu berbagai tanggapan dari netizen.

Beberapa mempertanyakan keaslian akun yang memberikan like pada postingan Khofifah.

Sebagian lainnya menyindir penggunaan akun bot untuk meningkatkan popularitas di media sosial.

Sementara itu, unggahan video Gibran yang membahas bonus demografi juga disorot.

Video tersebut mendapatkan lebih banyak dislike daripada like.

Hal itu menandakan kurangnya dukungan dari netizen terhadap konten yang disampaikan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi komunikasi digital pejabat publik.

Penggunaan akun bot untuk meningkatkan interaksi di media sosial menjadi perdebatan.

Isu ini menyoroti pentingnya keaslian dukungan dari masyarakat.

Di era digital saat ini, kehadiran pejabat publik di media sosial sangat penting.

Media sosial menjadi alat untuk membangun citra dan komunikasi dengan masyarakat.

Namun, strategi yang digunakan harus mempertimbangkan keaslian dan transparansi.

Hal ini penting agar tidak menimbulkan kontroversi dan merugikan kepercayaan publik.

Pejabat publik diharapkan dapat mengelola media sosial secara bijak.

Konten yang disampaikan sebaiknya informatif dan interaktif.

Penggunaan media sosial tidak boleh mengandalkan cara-cara yang merusak integritas.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga