[GEMPAR] Dedi Mulyadi Dikecam Usai Sebut Miskin Gaya Selangit di Tengah Polemik Penggusuran

Repelita Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai gaya hidup masyarakat miskin yang dianggapnya "selangit".

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pribadinya.

Dalam video tersebut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kesederhanaan dan pengelolaan diri dalam menghadapi realitas hidup.

Namun, pernyataannya justru menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

Banyak yang menilai bahwa gaya hidup konsumtif bukanlah pilihan bagi masyarakat miskin, melainkan akibat dari keterbatasan ekonomi.

Selain itu, kebijakan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi juga menjadi sorotan.

Penggusuran bangunan liar di bantaran sungai tanpa sosialisasi sebelumnya dianggap sebagai tindakan otoriter dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kepala Desa Srijaya, Canih Hermansyah, menyatakan bahwa pembongkaran yang dilakukan pada 14 Maret 2025 berlangsung tanpa adanya surat teguran atau sosialisasi kepada pemilik bangunan.

Ia menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang seharusnya diterapkan dalam setiap kebijakan pemerintah.

Dedi Mulyadi sendiri mengaku menerima kritik tersebut dengan lapang dada.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menyatakan bahwa kritik adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan merupakan bentuk kasih sayang dari masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat.

Namun, meskipun menerima kritik, Dedi Mulyadi tetap pada pendiriannya untuk menertibkan kawasan publik dan mentertibkan aturan tata ruang di Jawa Barat.

Ia berjanji akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak penggusuran, termasuk menyediakan tempat tinggal sementara dan bantuan modal usaha.

Kebijakan dan pernyataan Dedi Mulyadi ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang tegas dan kontroversial.

Beberapa pihak menilai bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah autokratik, dengan keputusan yang diambil secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menertibkan kawasan publik dan menjaga ketertiban umum.

Kritik terhadap Dedi Mulyadi menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan pemerintah dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat.

Hal ini mencerminkan tantangan dalam menerapkan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Kedepannya, diharapkan pemerintah dapat lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga