Empat Penyokong Dana Harun Masiku Pernah Bertemu Donny Tri Istiqomah, KPK Dalami Jejak Pertemuan

Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.​

Dalam proses penyidikan, KPK menemukan informasi mengenai empat individu yang diduga sebagai penyokong dana untuk Harun Masiku.​

Keempat individu tersebut diketahui pernah melakukan pertemuan dengan Donny Tri Istiqomah, advokat yang juga tersangka dalam kasus ini.​

Donny Tri Istiqomah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, atas dugaan keterlibatan dalam kasus suap yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.​

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Donny memilih untuk tidak memberikan komentar saat ditanya mengenai Harun Masiku.​

Pengacaranya, Erman Umar, juga meminta agar kliennya tidak menjawab pertanyaan tersebut dan menyarankan agar materi pemeriksaan ditanyakan langsung kepada penyidik KPK.​

KPK menduga bahwa Donny memiliki peran penting dalam proses lobi kepada Komisioner KPU untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui jalur PAW.​

Selain itu, Donny juga diduga terlibat dalam pengantaran uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui perantara Agustiani Tio Fridelina.​

Pertemuan antara Donny dan empat penyokong dana Harun Masiku menjadi fokus penyidikan KPK untuk mengungkap aliran dana dan peran masing-masing individu dalam kasus ini.​

KPK berkomitmen untuk terus menelusuri jejak pertemuan dan keterlibatan para pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap ini.​

Penyidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta baru yang dapat memperkuat bukti dalam kasus ini.​

KPK juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini untuk melaporkannya guna membantu proses penyidikan.​

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh-tokoh politik dan proses PAW yang seharusnya berjalan sesuai dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.​

KPK berharap bahwa pengungkapan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menjaga integritas dalam proses politik dan pemilihan umum di Indonesia.​

Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.​

(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga