Dampak Lingkungan dan Ketimpangan Jadi Ancaman, Gubernur Sulsel Minta Evaluasi Tambang Emas di Luwu

 

Repelita Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyoroti rencana kerja sama antara PT Masmindo Dwi Area dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc untuk proyek tambang emas berskala besar di wilayah Luwu.

Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan serta ketimpangan yang bisa timbul dari metode pertambangan terbuka atau open pit yang akan diterapkan di proyek tersebut.

“Kita akan menyurati Bapak Presiden untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang di Luwu. Pertama terkait siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, penggunaan metode open pit akan sangat berisiko terhadap masa depan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Hal itu dinilainya bertentangan dengan arahan Presiden yang ingin agar pengelolaan kekayaan alam daerah dilakukan oleh pelaku usaha lokal, bukan perusahaan dari Jakarta maupun asing.

Ia menekankan bahwa kewenangan izin tambang berada di pemerintah pusat.

Namun, sebagai kepala daerah, ia merasa perlu menyuarakan keresahan masyarakat Sulsel terhadap proyek tersebut.

“Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport. Kubangan besar, penebangan pohon di mana-mana, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini. Perusahaan luar yang menikmati, lokal yang menderita baik ekonomi maupun isu lingkungan,” jelasnya.

Ia menegaskan agar Luwu tidak mengalami nasib yang sama seperti wilayah tambang lainnya.

“Sekarang saja sudah jadi langganan banjir sampai hari ini. Pengelolaan dari luar akan menimbulkan ketimpangan serta kurang berpikir terkait keselamatan lokal apalagi kesejahteraan warga. Dua kali kena kita,” tegasnya.

Andi Sudirman juga menyebut bahwa proyek tambang yang dikelola oleh pihak luar hanya memberikan penderitaan kepada masyarakat sekitar.

“Yang menikmati justru bukan orang lokal tapi hanya penerima dampak serta penderitaan. Ini tidak sesuai dengan arahan Presiden yang ingin agar pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan lokal, bukan Jakarta apalagi luar. Jika lokal tentu ikatan dengan warga sekitar, ekonomi serta isu lingkungan bisa lebih diperhatikan,” katanya.

Ia turut menyinggung persoalan banjir yang masih rutin melanda sejumlah wilayah di Luwu.

Pembukaan lahan baik secara legal maupun ilegal disebutnya semakin memperburuk kondisi lingkungan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat kecil.

Terutama mereka yang tinggal di sepanjang bantaran sungai hingga ke pemukiman puluhan kilometer.

“Pembangunan yang mengabaikan moral dalam pengelolaan serta daya dukung lingkungan akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat kecil. Karena itu, kita harus bicara, kita harus minta Bapak Presiden mempertimbangkan ulang,” tandasnya.

Komentar Netizen:
“Proyek tambang besar hanya menguntungkan orang luar, masyarakat lokal malah yang menderita, semoga pemerintah pusat mendengarkan suara Gubernur!” – Andi_2032.

“Jangan sampai Luwu jadi seperti daerah lain yang sudah rusak karena tambang. Semoga bisa lebih diperhatikan.” – Ida_Rin.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga