Prabowo Sebut Ada Pihak Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran, Dedi Kurnia Syah: Hanya Halusinasi

 

Repelita, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ada pihak yang berani melawan dirinya terkait dengan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN/APBD 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Prabowo menilai pihak yang berani melawan kebijakannya merasa kebal hukum dan menganggap diri mereka sebagai "raja kecil".

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, berpendapat bahwa pihak yang dimaksud Prabowo kemungkinan besar adalah pejabat daerah. Dedi menilai kebijakan pemotongan anggaran lebih berdampak pada belanja kedinasan di daerah, yang selama ini memiliki anggaran lebih besar dibandingkan kementerian. "Jika merujuk pada statement Prabowo soal raja kecil, besar kemungkinan itu ada di daerah," kata Dedi.

Meski demikian, Dedi menilai bahwa pernyataan Prabowo soal adanya perlawanan terhadap presiden tidak sepantasnya dipercaya. "Sebagai presiden, tidak mungkin ada yang berani melawan. Andai pun ada yang mengeluh, itu bukan perlawanan," tegas Dedi. Ia bahkan menyebut bahwa pernyataan Prabowo bisa jadi hanya sebuah halusinasi. "Ia sering membuat statement serupa, ada yang mengancam, ada yang mengejek, ada yang hendak memisahkannya dengan Jokowi, dan kini menyatakan ada yang melawan," jelasnya. Dedi menambahkan bahwa jika memang ada perlawanan dari struktur pemerintahan, itu lebih tepat disebut kudeta.

Sebelumnya, dalam pidatonya di pembukaan Kongres Muslimat NU di Surabaya, Prabowo menyebutkan adanya perlawanan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkannya. Menurut Prabowo, sejumlah birokrat merasa kebal hukum dan menganggap diri mereka sebagai "raja kecil". Prabowo menegaskan bahwa kebijakan penghematan ini dilakukan agar uang negara bisa lebih bermanfaat bagi rakyat, khususnya untuk memberikan makan kepada anak-anak.

Prabowo juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahannya bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mubazir. "Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong dihentikan," ujar Prabowo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga