Jejak Kontroversi Menteri Bahlil, Larangan Penjualan LPG 3 Kg Bukan yang Pertama

 Repelita Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menjadi sorotan setelah kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg menyebabkan antrean panjang di sejumlah daerah.

Salah satu insiden yang menambah kehebohan adalah seorang ibu yang meninggal setelah antre berjam-jam di pangkalan gas di Pamulang, Tangerang Selatan.

Kebijakan ini akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (4/2/2025) setelah kelangkaan LPG 3 kg memicu antrean panjang yang meresahkan masyarakat.

Namun, kontroversi yang melibatkan Menteri Bahlil tak hanya terkait dengan kebijakan LPG 3 kg. Berikut adalah beberapa jejak kontroversi yang melibatkan dirinya:

1. Larangan Penjualan LPG 3 Kg dan Antrean Panjang  

Kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg yang diberlakukan oleh Bahlil sempat menimbulkan antrean panjang di sejumlah daerah. Kasus tragis terjadi di Pamulang,

Tangerang Selatan, di mana seorang ibu dilaporkan meninggal setelah berjam-jam mengantre untuk membeli gas. Kebijakan tersebut menambah panjang daftar kontroversi Bahlil, yang akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto karena menyebabkan kelangkaan dan masalah di masyarakat.

2. Lulus Gelar Doktor dalam Waktu 20 Bulan  

Pada akhir November 2024, Universitas Indonesia (UI) mengumumkan penangguhan gelar doktor yang diberikan kepada Bahlil.

Gelar tersebut menjadi sorotan setelah warganet menilai durasi kuliah S3 Bahlil yang hanya berlangsung selama 1 tahun 8 bulan, yang dianggap tidak wajar karena gelar doktor biasanya memerlukan waktu perkuliahan selama 3 tahun.

Kasus ini mencuat setelah sidang terbuka doktor Bahlil pada Oktober 2024, yang kemudian memicu perbincangan hangat di media sosial.

3. Perebutan Kursi Ketua Umum Golkar  

Selain menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar).

Ia dikabarkan “merebut” kursi ketua umum dari Airlangga Hartarto yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Isu mengenai perebutan kursi ini dilontarkan oleh Airlangga dalam bentuk candaan saat berfoto bersama di IKN Nusantara, setelah Bahlil menggeser kursinya yang sebelumnya berada di sebelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bahlil disebut-sebut mendapatkan dukungan penuh dari DPD Golkar dan Presiden Prabowo untuk mengambil alih jabatan tersebut.

4. Dugaan Masalah Izin Tambang  

Bahlil juga terlibat dalam kontroversi terkait dengan izin tambang. Ia diduga terlibat dalam permainan izin, seperti mencabut atau mengaktifkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) dengan cara yang tidak transparan dan diduga melibatkan perputaran uang miliaran rupiah.

Bahlil dikenal memiliki sejumlah perusahaan, salah satunya adalah PT Rifa Capital yang memiliki anak usaha PT Bersama Papua Unggul, di mana ia menguasai sekitar 90 persen saham. Dugaan ini semakin memperburuk citra Bahlil di kalangan publik.(*)

 Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga