Repelita Jakarta - Kebijakan melarang pengecer menjual LPG 3 kg yang membuat gaduh masyarakat harus menjadi catatan bagi Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menuturkan, kebijakan LPG 3 kg tersebut membebani Presiden Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan. Apalagi, kebijakan itu tidak diuji lebih dulu.
"Iya pastilah soal LPG (3 kg) karena menimbulkan keriuhan, kegaduhan, kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya," kata Said Abdullah kepada wartawan pada Jumat, 7 Februari 2025.
Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengatakan bahwa para pembantu Prabowo seharusnya mengedepankan kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil. Oleh karena itu, ia meminta agar Presiden Prabowo mengevaluasi menteri-menteri yang tidak seirama dengan dirinya.
“Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota,” paparnya.
“Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah,” tambahnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
