Repelita Jakarta - Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyoroti pembagian peran antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Dia menilai kebijakan luar negeri Indonesia kini lebih didominasi oleh Prabowo ketimbang Sugiono. Kondisi ini, menurut Hikmahanto, berpotensi mengarah kepada keputusan yang diambil dari atas ke bawah, bukan sebaliknya.
Hikmahanto mengungkapkan bahwa adagium “the king can do no wrong” yang berlaku di Inggris, bisa diartikan di Indonesia sebagai “president can do no wrong.” Dia mengkhawatirkan bahwa masukan dari Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) tidak akan dipertimbangkan oleh Prabowo, karena birokrasi Kemlu harus didengar oleh Presiden. Menurutnya, politisi dapat datang dan pergi mengikuti periode pemerintahan, namun birokrat merupakan elemen penting yang berpengalaman di lembaganya.
“Kestabilan suatu negara banyak ditentukan oleh birokrasi, termasuk dalam hal hubungan internasional. Negara-negara lain lebih menyukai Indonesia yang stabil daripada harus berubah-ubah,” ujar Hikmahanto.
Hikmahanto menilai bahwa Prabowo kerap menginginkan terobosan baru dalam kebijakan luar negeri. Namun, dia mengingatkan agar setiap terobosan yang direncanakan tersebut harus dikaji terlebih dahulu oleh birokrat karena mereka adalah “institutional memory” terhadap jalannya pemerintahan.
Dia juga menduga bahwa Prabowo cenderung enggan didikte oleh Kemlu dalam menentukan kebijakan luar negeri. Hal ini pula yang menyebabkan Prabowo lebih memilih Sugiono ketimbang nama-nama besar lain. Kondisi ini membuat Sugiono harus mampu memberikan arahan yang tepat kepada bawahannya.
Hikmahanto mendorong agar ada koordinasi yang lebih erat antara Kemlu dengan kementerian terkait, terutama jika keputusan yang diambil menyangkut sektor yang multi-sektoral dan lintas negara. “Jangan sampai masing-masing kementerian merasa bahwa saya bisa melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain tanpa diketahui oleh teman-teman dari Kementerian Luar Negeri,” tegasnya.
Arah kebijakan luar negeri Indonesia secara detail dibahas dalam Majalah Tempo edisi khusus 100 hari kerja Presiden Prabowo yang terbit pekan ini. Dalam laporan “Politik Luar Negeri di Bawah Komandan Prabowo,” Tempo mengungkap adanya dominasi Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan dan diplomasi politik luar negeri. Sebagai presiden, Prabowo memiliki kecenderungan enggan didikte dalam pengambilan keputusan untuk urusan luar negeri. Keputusan-keputusan yang diambil Prabowo tanpa kajian matang kadang menimbulkan kegaduhan, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
