Repelita Jakarta - Pengamat politik Akbar Faizal mengapresiasi upaya efisiensi anggaran yang sedang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut Akbar, efisiensi anggaran ini dapat menjadi shock therapy yang baik bagi birokrasi yang selama ini dinilai buruk dalam pelayanan publik.
Akbar menyebutkan bahwa anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus dipotong besar-besaran sebagai bagian dari efisiensi anggaran ini. Ia menilai bahwa negara mengeluarkan puluhan triliun untuk Pemilu, tetapi hasilnya belum memadai dan justru hanya menghasilkan sampah demokrasi.
Lebih lanjut, Akbar menjelaskan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan, dengan digitalisasi sebagai solusi utama. Ia mengusulkan agar lembaga-lembaga seperti BRIN, Komisi Digital, dan universitas-universitas di Indonesia yang berfokus pada teknologi informatika dapat menawarkan solusi terkait digitalisasi di sektor pemerintahan.
Melalui akun X pribadinya, Akbar menyampaikan, “Pemotongan anggaran ini shock therapy birokrasi yang sangat bagus. Pelayanan publik kita sangat buruk. Inilah saat tepat untuk perbaiki semuanya. Dan, digitalisasi adalah jawabannya.”
Ia juga menegaskan bahwa lembaga seperti KPU dan Bawaslu yang anggarannya sangat besar harus mendapatkan pengurangan anggaran yang signifikan. Akbar mengusulkan penerapan e-voting untuk Pemilu mendatang sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
“@KPU_ID dan @bawaslu_RI itu lembaga yang anggarannya harus dipotong banyak. Puluhan triliun untuk Pemilu hanya menghasilkan sampah demokrasi. Kita harus lakukan e-voting,” tulisnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
